JAKARTA — Pengesahan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai dapat memicu konflik. “Baik konflik horizontal antarmasyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Senin (30/10). Menurutnya MUI melihat sejak diterbitkan hingga disahkan, Perppu Ormas menimbulkan perbedaan pendapat di
READ MOREJAKARTA – Melalui mekanisme voting akhirnya Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Selasa (24/10). Voting dipilih setelah mekanisme musyawarah mufakat tidak mencapai kata bulat. Pemimpin rapat, Fadli Zon, mengetukkan palu setelah 314 dari 445 peserta rapat menyatakan setuju Perppu Ormas disepakati menjadi Undang-Undang. “Dengan
READ MOREJAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, tujuh fraksi setuju Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibawa ke rapat paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang. Sikap ketujuh fraksi terungkap saat digelar pandangan fraksi-fraksi. Usai rapat kerja Komisi II dan Pemerintah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (23/10), Zainuddin menjelaskan, lima fraksi setuju
READ MOREBANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah bersikap represif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Presiden, penerbitan Perppu itu sudah sangat demokratis karena masih bisa tidak disetjui oleh DPR maupun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Perppu nanti kan ini masih maju di DPR, di situ juga ada forum setuju
READ MORE