JAKARTA – Danau-danau di Indonesia saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Banyak di antaranya mengalami ancaman kelestarian. Karena itu bupati dan wakil bupati dari daerah yang memiliki danau, datang ke DPD RI untuk menyampaikan aspirasi soal permasalahan danau di daerah masing-masing. Dalam audiensi pada Kamis (19/10), DPD RI diharap mampu mendorong pemerintah menciptakan sistem pengelolaan danau
READ MOREJAKARTA – Menindaklanjuti hasil-hasil Rembug Nasional DPD RI, Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Nofi Candra SE memandang pembentukan wadah konsultasi antara pusat dan daerah sangat perlu. “Agar ke depan Perda yang dilahirkan tidak bertentangan dengan UU yang menaungi,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kamis (19/10). Dia juga berharap agar seluruh DPRD mendukung Rembug
READ MOREMANADO – Keberadaan mafia tanah dianggap telah mengacaukan tata kelola pertanahan di Indonesia. Selain memunculkan penghambat pelaksanaan reforma agraria, mafia tanah juga dinilai merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu Komite I DPD RI mengajak pihak terkait untuk bersama-sama memberantas mafia tanah.. Menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, tata kelola pertanahan di Indonesia
READ MOREJAKARTA – Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sebanyak 3.143 Perda dari berbagai daerah. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan, pembatalan Perda hanya boleh dilakukan Mahkamah Agung. Menggunakan Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri membatalkan Perda yang telah dibentuk karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, juga
READ MORESemarang, hotfokus.com Masih berkaitan dengan pengawasan terhadap UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Komite II DPD RI menyambangi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10). “Tinjauan lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008,” ucap Ketua Komite II Parlindungan Purba saat tinjauan ke TPA Jatibarang, Semarang.
READ MOREKupang, hotfokus.com Komite II DPD RI melihat percepatan pembangkit listrik berbasis sampah atau (PLT Sampah) melalui kewenangan provinsi dan kota untuk mengolah sampah menjadi energi yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) adalah suatu kerugian. Karena teknologi adalah cara paling efektif yang mampu dipakai untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Hal tersebut terungkap dalam rapat Komite II di
READ MORE