Oleh :
Ferdinan Hutahean

Tragedi kemacetan parah di pintu tol Brebes atau yang kini tenar dengan Brexit belum terungkap dan masih menyisakan tanda tanya serta misteri meski kemacetan tersebut menelan korban jiwa belasan orang. Bahkan sekedar permintaan maaf dari pemerintahpun tidak kunjung muncul diruang dengar publik, apalagi untuk mendengar pengakuan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut sangat tidak mungkin diharapkan.

Inilah nasib kita hidup disebuah negara dengan kualitas para pejabat pemerintahan sangat rendah dan juga rendah integritas apalagi jiwa ksatria hampir tidak kita temukan disemua ruang ruang kerja para pejabat yang pasti mewah dan tidak menggambarkan penderitaan rakyat.

Arus mudik yang tumpah di tol Brebes bermula dari dipaksakannya jalan tol tersebut diresmikan dan dioperasikan sebagaimana jalan tol cipali yang juga dipaksakan dioperasikan meski belum uji coba sisi kelaikan dan keselamatan berkendara. Minim rambu dan hampir tidak punya fasilitas pendukung sebagaimana peraturan mentri perhubungan tentang standar minimal pelayanan jalan tol.  Namun demi mengejar citra, sang mentri PUPERA dan Presiden pun meresmikan jalan tol tersebut sembari pidato bahwa pemudik akan lebih cepat sampai dikampung lewat jalan tol Brebes tersebut.

Inilah pidato Presiden Jokowi yang ternyata berbanding terbalik dengan fakta dilapangan, bahwa pemudik bukannya lebih cepat akan tetapi lebih lama bahkan harus menginap dijalan tol. Pemandangan yang sangat brutal terjadi ketika jutaan manusia terjebak dileher botol pintu keluar tol Brebes tanpa bisa berbuat apa-apa.

Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Sebegitu bodohnyakah kabinet ini tidak bisa menghitung kemampuan pintu tol dengan arus mobil keluar? Ataukah Tuhan sedang murka dan menghukum pemerintah atas upaya pencitraannya di jalan tol tersebut? Tidak ada yang tahu karena itu misteri sama dengan misteri siapa yang memaksakan jalan tol itu dioperasikan segera meski belum siap.

Banyak info berseliweran, bahkan sesama pejabat saling tuding, bahkan ketika kami minta Menhub untuk mundur sebagai tanggung jawab, sang menteri malah bisa menuding menteri PUPERA sebagai yang bertanggung jawab.

Sepertinya ada upaya rakus dan ketamakan Jasa Marga dalam pemaksaan operasi jalan tol ini. Jasa Marga seolah ingin segera dapat uang yang banyak memanfaatkan arus mudik. Inilah jahatnya kapitalis, bukti sahih kapitalis tidak perduli kemanusiaan yang penting untung. Ini tidak lepas juga dari sikap pemerintah yang mengalihkan tanggung jawabnya kepada swasta kapitalis untuk membangun jalan. Akhirnya jalan yang tumbuh adalah jalan berbayar, bukan jalan rakyat yang bisa dilalui dengan gratis. Terus pajak yang dibayar rakyat itu kemana jika jalan berbayar yang terus tumbuh? Negara berhutang untuk memperkaya kapitalis dengan jalan mengeksploitasi rakyatnya.

Kembali ke tragedi kemanusiaan di tol Brexit, sudah teruraikah pangkal masalahnya?

Dimulai dari diresmikan oleh Jokowi, dioperasikan Jasa Marga tanpa standar sesuai permenhub, bahkan kabarnya Jonan tidak setuju tol tersebut dioperasikan karena belum siap.

Sekarang dengan konstruksi kronologis seperti itu, dapat disimpulkan bahwa ini kesalahan kolektif pemerintah. Presiden ingin citra, Mentri PUPERA cari muka, JASA MARGA rakus dan Jonan tidak mau tau.

Mari kita simpulkan hukuman apa yang layak bagi kesalahan kolektif Presiden, Mentri PUPERA, Dirut JASA MARGA dan MENHUB karena sekedar minta maafpun mereka belum bicara. Sebaiknya mereka mundur bersama sama sebagai penghormatan kepada arwah korban tragedi brexit. (op-s/zn)

Sumber Foto :  www.batamnews.co.id