JAKARTA — Setiap tahun jumlah lulusan sekolah keperawatan meningkat, namun kebanyakan dari mereka terpaksa harus menganggur atau mencari pekerjaan di luar keahlian. Hal itu terjadi karena peningkatan jumlah lulusan pendidikan itu tidak diimbangi daya serap oleh pemerintah. Bahkan menurut Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Muhammad Hadi, daya serap pemerintah nol persen. Rilis Humas
READ MOREJAKARTA — Komite II DPD RI meminta pemerintah menjamin kepastian ketersediaan dan pemerataan pangan nasional melalui kebijakan dan data yang saling terintegrasi antar kementerian/lembaga. Kebijakan dan data yang saling terintegrasi dianggap menjadi solusi atas permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia. Siaran pers Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD RI menuturkan, dalam Rapat Dengar
READ MOREBALIKPAPAN — Sejumlah permasalahan tentang pangan diungkap dalam kunjungan kerja pengawasan UU tentang pangan oleh DPD RI di Grand Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (20/11). Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Muhamad Mirza Wardana mengatakan, penyediaan pangan dapat dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan iklim. “Perubahan cuaca dan iklim makin masif di Indonesia, cenderung menyebabkan
READ MOREMAROS — Untuk mengetahui secara langsung sistem pengemasan dan pendistribusian beras di daerah, Komite II DPD RI meninjau gudang pengolahan beras premium milik PD Pangan Jaya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (20/11). Kepada rombongan senator, penanggung jawab gudang PD Pangan Jaya memaparkan bahwa gudangnya mendapat suplai lebih dari 200 pemasok dengan kapasitas lebih dari
READ MOREJAKARTA – Memasuki akhir tahun 2017, Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengusulkan sembilan RUU untuk menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. Hal tersebut disampaikan saat Sidang Paripurna ke-V Masa Sidang I 2017-2018. Wakil Ketua PPUU Nofi Candra mengatakan sembilan RUU di antaranya RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara, RUU tentang
READ MOREJAKARTA – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan membentuk Forum Komunikasi Badan Kehormatan Parlemen. Selain itu BK DPD RI menyiapkan program strategis untuk penguatan lembaga DPD RI. Hal tersebut diungkapkan Mervin Sadipun Komber Ketua BK didampingi Hendri Zainudin Wakil Ketua BK dan Leonardy Harmainy anggota BK dalam pernyataan pers kepada
READ MORE