BALIKPAPAN — Sejumlah permasalahan tentang pangan diungkap dalam kunjungan kerja pengawasan UU tentang pangan oleh DPD RI di Grand Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (20/11). Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Muhamad Mirza Wardana mengatakan, penyediaan pangan dapat dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan iklim.

“Perubahan cuaca dan iklim makin masif di Indonesia, cenderung menyebabkan sulitnya membuat rencana pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang akurat,” paparnya.

Selain itu dia juga menyebut adanya isu tentang kandungan penyakit kuku dalam daging impor. “Dan isu beberapa produk makanan yang beredar di Indonesia mengandung bahan pengawet, hal ini tentu harus diwaspadai dan disikapi dengan bijak,” katanya.

Aji menekankan agar Indonesia memiliki lahan gandum, mengingat saat ini salah satu makanan masyarakat Indonesia adalah roti dan mie instan yang berbahan gandum. Hingga saat ini Indonesia masih mengimpor gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan industri makanan di dalam negeri.

Dalam kesempatan itu Kepala Bulog Divre Kalimantan Timur dan Utara, Muhamad Anwar, mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan ruang penyimpanan baru. “Kantor logistik kami hanya cukup menampung 4.000 ton, jadi kalau mau menampung hasil tani dari Kaltara dibutuhkan gudang tambahan,” jelasnya.

Sesuai Perpres Nomor 48, Bulog tidak saja menangani beras tetapi juga jagung dan kedelai.

Asisten III Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bere Ali, mengungkapkan bahwa hingga saat ini di daerahnya beras lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam skala lokal. Dia juga menyampaikan, dalam delapan tahun terakhir Provinsi Kalimantan Timur fokus ke sektor pertanian.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ibrahim, mengatakan bahwa daerahnya mengalami kekurangan lahan pertanian. “Sentra padi kita sekarang masuk wilayah Kalimantan Utara, sawah kita 56 ribu hektar dengan cadangan lahan 400 ribu hektar tapi masih termasuk lahan hutan,” paparnya.

Saat ini, lanjutnya, jagung menjadi primadona bagi petani karena mudah menanamnya. “Saat ini kami juga memerlukan prasarana untuk jagung karena berlebihan hasil produksi, diperkirakan 90.000 ton pada tahun 2018. Para petani mulai melirik untuk menanam jagung karena dalam 80 hari saja sudah bisa jadi uang, selain itu hama dan penyakit juga lebih sedikit dari pada padi. Jagung masih bisa hidup di musim kemarau, sehingga meminimalisir kerugian petani,” papar Ibrahim.

Dijelaskannya pula kebutuhan beras untuk enam bulan ke depan cukup aman karena saat ini terdapat ketersediaan sebanyak 214 ribu ton beras. Padahal kebutuhan daerahnya hanya sebesar 40 ribu ton per bulan.

Senator Kalimantan Selatan Habib Abdurahman Bahasyim mengatakan, masyarakat harus diberi motivasi untuk bertani. “Dengan bertani masyarakat juga bisa sejahtera dan petani bukan masyarakat kelas dua,” katanya.

Sementara Aceng Fikri yang mantan Bupati Garut, Jawa Barat, menyoroti kekecewaan terkait distribusi beras. “Dulu waktu saya masih menjadi Bupati Garut, pendistribusian Bulog datanya tidak disampaikan ke masyarakat, padahal sudah 13-14 kali pendistribusiannya ke masyarakat tapi tidak diterima. Nah semoga tidak terjadi lagi masalah ini, dimana kolusi antara suplier dengan oknum,” tegasnya.

Menjawab Aceng Fikri, Muhamad Anwar menyebut adanya sanksi tegas bagi oknum yang ‘bermain’ terkait distribusi beras. “”Jika ada oknum dari Bulog yang bermain maka sanksinya adalah pemecatan, dan kami akan usut sampai tuntas ke pihak lain yang terkait,” tandasnya. (kn)