
Jakarta, hotfokus.com Upaya PT Pertamina (Persero) menghadirkan fasilitas publik yang ramah dan bermanfaat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria yang menilai langkah Pertamina sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan spiritual terhadap masyarakat. Sofyano menilai penyediaan mushala/masjid
READ MORE
Jakarta, hotfokus. com Kasus impor BBM yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga tengah menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengimbau masyarakat agar tetap percaya pada Pertamina. “Kami memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM Pertamina. Produk yang beredar telah melalui uji kelayakan oleh
READ MORE
Jakarta, hotfokus.com Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria mengatakan, sudah saatnya Pemerintah mendorong agar energi Hidrogen dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif bagi sektor transportasi, terutama pada kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen. “Oleh karena itu penting bagi Pemerintah untuk segera membuat peraturan dan kebijakan yang mampu mendorong percepatan penggunaan energi alternatif yang
READ MORE
Jakarta, Hotfokus.com Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria mengatakan, persoalan yang dialami pengusaha Pertashop selama ini sebenarnya akibat tidak atau kurang lakunya BBM Pertamax yang dijual di Pertashop karena kalah bersaing dengan Pertamini dan Pertabotol yang bisa bebas menjual BBM penugasan Partalite. “Pokok persoalannya adalah banyaknya Pertamini dan Pertabotol di sekeliling Pertashop yang menjual barang subsidi
READ MORE
Jakarta, Hotfokus.com Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, sebagai perusahaan yang tidak termasuk badan usaha milik nigara (BUMN), PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tidak berkewajiban untuk melanjutkan bisnis non subsidi yang terus mengalami kerugian. “Dengan statusnya yang bukan BUMN berdasarkan undang-undang maka jika Patra Niaga tetap melanjutkan bisnis non subsidi dengan kondisi
READ MORE