Menjawab Susi Pudjiastuti Dari Makassar, Susi Gagal Membawa Perikanan Sebagai Surga Indonesia
- OPINI
- May 8, 2017

Oleh : Tulus Abadi Sektor ketenagalistrikan beberapa pekan terakhir ini agak terguncang oleh wacana kebijakan baru yang disematkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), yang tengah digodog oleh DPR. Sebuah RUU yang sejatinya memang sangat mendesak untuk diterapkan di Indonesia, sebagai negeri khatulistiwa yang melimpah ruah cadangan energi baru dan terbarukan di
READ MORE
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi, Research Associate, Beppenas, Alumni FE-UGM dan Bayreuth Universitat, Germany Menurut data Bank Indonesia (BI), posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Mei 2024 tercatat sejumlah US$ 139,0 miliar atau setara Rp2.237,9 triliun meningkat dibandingkan akhir April 2024 yang berjumlah US$136,2 miliar atau sekira Rp2.192,8 triliun (US$1=Rp16.100). Bahkan, posisi cadev dibulan Juni
READ MORE
Oleh : Salamuddin Daeng Mengapa dibilang omon omon? Secara historis dissenting opininion hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah berarti apa apa bagi pemohon atau penggugat. Bahkan untuk dibuat sebagai bahan artikel/makalah saja tidak memadai. Apalagi untuk dimasukkan ke dalam buku yang ilmiah dan dapat dijadikan rujukan akademik. Ini historis putusan MK. Saya pribadi sering mengajukan
READ MORE
Oleh : Salamuddin Daeng Ada ribuan kata sosial dalam APBN Indonesia. Setiap tahun APBN sama saja polanya, yang berbeda adalah dana bantuan sosial dan perlindungan sosial naik turun sesuai kebutuhan menjawab tantangan situasi dan dinamika yang ada. Program program sosial tersebut tersebar dalam berbagai kementerian dan lembaga. Macam macam program sosial yang dibuat oleh pemerintah
READ MORE
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Terdapat beberapa pertanyaan kunci dan kritis (key and critical question) dari publik soal arah, sasaran dan tujuan pembangunan nasional kaitannya dengan perencanaan dan anggaran yang telah disusun serta disediakan secara periodik oleh suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca reformasi 1998. Pertanyaan itu, adalah apakah perencanaan pembangunan ekonomi telah menggambarkan
READ MORE


