Jakarta, hotfokus.com Rencana pemerintah menerapkan kebijakan tarif KRL bersubsidi berbasis NIK (nomer induk kepegawaian) menuai protes keras masyarakat. Rencana kebijakan yang akan diimplementasikan di tahun depan ini sangat tidak adil dan cenderung tidak logis. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan pengguna angkutan massal sudah selayaknya mendapat subsidi karena mereka berperan
READ MORE