Jakarta, hotfokus.com Pada debat putara ke tiga yang hanya menampilkan cawapres, pada minggu (17/3/2019) malam, Sandiaga diklaim berhasil memimpin dengan skor empat poin. “Dari semua sesi debat pada tadi malam, bung Sandi berhasil memenangkan debat, sehingga saya semakin yakin jika april mendatang pak Prabowo dan bung Sandi dapat memenangkan pilpres,” ujar Anggawira, BPN Prabowo-Sandi (17/3/2019).
READ MOREJakarta, hotfokus.com Pasar rakyat oleh pemerintah dinilai bisa mendongkrak elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Para pedagang dan pengelola pasar mengapresiasi pembangunan pasar tersebut. Kepala Pasar Probolinggo, Lampung Timur, Budi Hariyanto mengatakan, para pedagang mengapresiasi pemerintah atas peremajaan pasar mereka. Dia mengatakan, ada peningkatan omzet dan pengunjung sekitar 20 persen sampai
READ MOREJakarta, hotfokus.com Kritik PSI terhadap partai-partai berhaluan nasionalis dinilai tidak tepat. Pasalnya, partai anyar itu terkesan membenturkan kelompok nasionalis dengan agama. “PSI cuma cari sensasi asal beda, mestinya PSI tidak membenturkan narasi nasionalis dengan agama. Tapi mendamaikan nasionalis dengan agama,” kata Pangi kepada wartawan, Rabu (13/3). Meski begitu Pangi mengakui bahwa hal yang disuarakan Ketum
READ MOREJAKARTA — Mencemaskan. Sebanyak 771 kontetn hoax alias kabar palsu beredar dalam kurun Agustus 2018 hingga Februari 2019. Dalam keterangan resmi pada Kamis (7/3/19), Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu memaparkan, dari hoax sebanyak itu yang berkait dengan isu politik sebanyak 181 konten. “Baik yang menyerang pasangan Capres dan Cawapres
READ MOREJAKARTA — Punya KTP tapi tidak boleh nyoblos. Begitulah aturan untuk warga negara asing (WNA) pemilik e-KTP. Mereka tidak akan mendapatkan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, membeberkan perbedaan mencolok antara KTP untuk WNI dan KTP untuk WNA. “Salah satunya
READ MOREJAKARTA — Siapa bilang kepala daerah tak boleh mengkampanyekan calon presiden? Setiap kepala daerah punya hak politik, termasuk berkampanye, asalkan sesuai aturan. Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo menegaskan, kepala daerah merupakan jabatan politis. Buktinya didukung dan diajukan oleh partai politik. Dikutip dari keterangan Kepala Puspen Kemendagri Bahtiar, Selasa (26/2/19), Mendagri menegaskan, kepala daerah boleh berkampanye
READ MORE