Jakarta, hotfokus.com

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng meyesalkan sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada PT PGN (Persero) Tbk, utamanya dalam kasus sengketa pajak antara Subholding Pertamina itu dengan Ditjen Pajak Kemenkeu. Padahal, peran PGN sangat sentral, sebagai tulang punggung dari program transisi energi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PGN saat ini sedang menghadapi tekanan bertubi-tubi disaat pandemi berlangsung, salah satunya adalah datangnya gugatan dari DJP Kementerian keuangan mengenai selisih perhitungan pajak PGN tahun 2012-2013. Tidak tanggung tanggung PGN harus membayar kewajiban pajak senilai lebih dari Rp3 triliun.

Keputusan baru PK Mahkamah Agung (MA) mengenai hal ini sontak membuat PGN goyang. Bukan saja karena PGN sedang kekurangan uang, namun keputusan tersebut sangat berpotensi menciptakan masalah baru keuangan PGN, resiko keuangan meningkat.

“Lebih berbahaya lagi adalah kepercayaan pasar yang memburuk, mengingat PGN adalah perusahaan terbuka yang memang sangat berkepentingan pada pencitraaan yang baik. Tidak mungkin dapat diraih citra baik oleh sebuah perusahaan yang dituduh mengemplang pajak,” ujar Salamuddin di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

PGN, lanjut Salamuddin, diobok obok oleh sengketa ini selama bertahun tahun. Dan putusan terakhir kasus ini datang di saat upaya besar pemerintah menjalankan agenda transisi energi.

“Dalam sektor migas, transisi energi salah satunya adalah mengalihkan kebutuhan dari minyak ke gas, untuk secara kontinyu ke energi baru terbaharukan. Disinilah dalam isue transisi energi peran PGN sangatlah penting dan dapat menjadi tulang punggung transisi energi,” tuturnya.

Menurut Salamuddin, analisis ini tidak berlebihan, sebab perlu dicatat bahwa Presiden Jokowi telah terikat dengan kesepakatan perubahan iklim untuk menurunkan emisi dan meningkatkan bauran energi. Presiden akan menghadapi internasional yang akan menagih janji ini di Glasgow Scotlandia tahun ini.

“Bagaimana Presiden dapat mempertanggung jawabkan janjinya pada dunia? Sangat bergantung pada roadmapnya dalam transisi energi. Tapi perusahaan gas negara terbesar, malah terkesan dianak tirikan, bakan ada gelagat sepertinya mau dihancurkan,” pungkasnya. (SNU/RIF)