Jakarta, hotfokus.com

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menilai, potongan rekaman yang sudah diedit dan tidak utuh merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir.

“Dan ini sangat berpotensi merusak kinerja Pemerintahan Jokowi JK,” Yusril Usman dalam pesan singkatnya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Sabtu (28/4).

Yusri mengaku bahwa, sejak April 2016 lalu CERI yang pertama kali memprotes rencana kegiatan kerja sama ini karena melihat ada potensi Pertamina dan PLN akan dirugikan dalam kerja sama tersebut.

“Perlu diketahui bahwa sejak April 2016 CERI yang pertama memprotes rencana kegiatan kerjasama ini agar Pertamina dan PLN tidak dirugikan. Ini kok bisa ada sadapan yang sudah diedit dan keluar dan lalu dipelintir,” ketusnya.

Yusril juga mengaku tahu persis soal share saham proyek LNG Terminal yang rencananya akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM) milik keluarga Jusuf Kalla. “Kebetulan saya sedikit tahu persis soal share (saham) proyek LNG Terminal yang rencana rencana dibangun oleh PT BSM milik keluarga pak JK bekerjasama dengan Mitsui dan Tokyo Gas,” ungkapnya.

PLN sebagai oftaker gas, kata dia, meminta saham 15%, jadi bukan hanya beli saja tetapi ingin juga punya saham. Tapi BSM dan parternnya (Tokyo Gas & Mitsui) hanya bisa menawarkan 7.5%.

“Namun proyek receiving terminal LNG di Merak Banten oleh PT BSM dengan Pertamina itu telah dihentikan pada kuartal ke 3 tahun 2017,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Budianto Tarigan menilai, beredarnya hasil editan rekaman pembicaraan telepon seorang menteri merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi negara. “Untuk itu, perbuatan ini harus diungkap sampai tuntas oleh pihak yang berwajib,” katanya dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Tarigan, beredarnya rekaman hasil pembicaraan telepon antara seorang menteri dengan siapapun dan membicarakan apapun jika diedarkan bukan oleh lembaga hukum yang memiliki kewenangan terkait kepentingan hukum, maka bisa dinilai sebagai perbuatan pidana serius terhadap negara dan kepada pelakunya harus diambil tindakan tegas.

“Pengusutannya pun tidak perlu menunggu perintah dari Presiden, dan harusnya tanpa perlu menunggu laporan dari pihak Kementerian BUMN,” tukasnya.

Masih menurut Tarigan, Pemerintah dan pihak keamanan yang terkait dengan negara seharusnya memprotek alat komunikasi pejabat penting negara sehingga tidak mudah dan juga tidak bisa disadap oleh siapapun dan pihak manapun juga kecuali untuk kepentingan hukum oleh lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan untuk itu. “Pemerintah perlu menyelidiki dan menjelaskan ke masyarakat lembaga mana saja yang berhak memiliki dan menggunakan alat sadap komunikasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan juga menyayangkan beredarnya hasil edit rekaman pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir yang seolah-olah terkait dengan pembagian komisi untuk sebuah proyek.

“Ironisnya, hasil edit rekaman tersebut juga menyinggung peran Arie Soemarno yang merupakan kakak kandung Rini dalam proses pembagian komisi untuk proyek tersebut,” kata Mamit saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu 28/4).

Menurutnya, penggalan-penggalan rekaman yang viral tersebut diedit sedemikian rupa sehingga terkesan ada kongkalikong antara Mentri BUMN, Dirut PLN dan Arie Soemarno.

“Padahal jika rekaman itu utuh, justru rekaman tersebut merupakan bukti bahwa Mentri BUMN dan Dirut PLN memperjuangkan sesuatu yang baik demi kemajuan PLN dimana proyek tersebut bisa memberikan manfaat secara maksimal dan bukan justru membebani,” papar Mamit.

Lebih jauh ia mengatakan, apa yang dilakukan oleh Mentri BUMN merupakan suatu tindakan yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance.

Ia justru menilai, penggalan percakapan yang beredar sekarang merupakan suatu upaya pembunuhan karakter terhadap Mentri BUMN dan Dirut PLN. “Jelas ini sangat disayangkan,mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik yang bisa menimbulkan kegaduhan,” tukasnya.

Untuk itu, ia berharap, siapapun orang yang berada di balik layar viralnya ini, harus segera diusut dan bertanggungjawab akibat kegaduhan yang ditimbulkannya. “Kita boleh berbeda pendapat dan berbeda politik, tapi hendaknya menggunakan cara-cara yang elok dan elegan bukan melalui fitnah yang merugikan orang lain. Berpolitik dan bersainglah secara cerdas, bukan dengan segala cara dilakukan,” pungkasnya.(ral)