JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan bahwa sebanyak 4,5 juta metrik ton Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih harus didatangkan dari luar negeri setiap tahun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia selama ini hanya mampu menyediakan 2 juta metrik ton LPG per tahun. Besarnya angka impor otomatis menguras keuangan negara.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2), Jonan juga mengatakan bahwa penggunaan gas pipa untuk kebutuhan rumah tangga melalui pengembangan jaringan gas (jargas) sambungan rumah tangga (SR) diyakini mampu menekan impor LPG.

Diakui, produksi gas Indonesia cukup besar, namun hanya sedikit yang dapat dijadikan LPG. Jenis gas yang diproduksi dalam negeri tidak sesuai untuk menghasilkan LPG.

Sementara jargas dapat menggunakan banyak jenis gas, selain C3 dan C4. Kedua jenis gas itulah yang dapat dijadikan LPG.

Menurut Jonan, produksi gas bumi Indonesia sebanyak 1,2 juta setara barel oil per hari. Dari jumlah itu hanya sedikit berupa C3 dan C4.

Karena itu Jonan yakin jargas dapat menekan angka impor LPG sekaligus menghemat subsidi pemerintah senilai Rp 178 miliar per tahun. “Secara nasional, dengan menggunakan gas bumi, pengurangan impor LPG mencapai 25.500 ton per tahun. Penghematan subsidi pemerintah Rp 178 miliar per tahun,” katanya.

Pembangunan jargas telah dilakukan sejak 2009 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 2017, jumlah yang terbangun mencapai 383.065 SR.

Pada 2018, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) untuk membangun dan mengembangkan jargas di 16 wilayah. Penugasan ini tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 267 K/10/MEM/2018 dan Kepmen ESDM Nomor 268 K/10/MEM/2018, tanggal 25 Januari 2018.

Ke 16 wilayah tersebut adalah Medan (5.000 SR), Prabumulih (6.000 SR), Musi Rawas (5.167 SR), Serang (5.043 SR), Sidoarjo (7.093 SR), Pasuruan (6.314 SR), Probolinggo (5.025 SR), Bontang (5.000 SR), Balikpapan (5.000 SR), Penajam Paser Utara (4.002 SR), Tarakan (4.695 SR), Bogor (5.210 SR), Deli Serdang (5.000 SR), Lhokseumawe (2.000 SR), Cirebon (3.503 SR) dan Palembang (4.315 SR).

Pemerintah menargetkan pada 2018 ada penambahan 77.880 SR yang dibangun menggunakan APBN. Serta penambahan lain melalui program yang dilakukan badan usaha yakni Pertamina sebanyak 2.000 SR dan PGN sebanyak 550 SR. (kn)