Oleh : Salamuddin Daeng

Beradu ide. gagasan, program, bahkan saling menyerang dalam seluruh proses pemilu di tahun 2024 ini adalah hal yang lumrah. Semua dilakukan dalam rangka meningkatkan elektabilitas masing masing. Namun pada ujung dari pertarungan ini adalah pemenang pemilu harus membangun koalisi yang kuat. Cuma saja pihak yang harus diwaspadai oleh semua capres dan cawapres adalah pihak luar yang datang dengan agenda membangun saling tidak percaya yang berujung perpecahan. Mereka datang membawa agenda tertentu agar Indonesia kehilangan kesempatan mewujudkan cita cita nasionalnya sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Saya tetap mengkuatirkan analisis World Economic Forum (WEF) yang mengulas panjang lebar bahwa the worst problem dalam dua tahun ke depan pada urutan pertama yang paling mengkuatirkan adalah misinformation dan disinformation, dan pada urutan ketiga societal polarization, dan pada pada urutan ke enam adalah economi lack opportunity. Analisis WEF ini adalah gambaran yang akan dihadapi semua negara, namun kelihatanya relevan dengan Indonesia. Jangan jangan WEF ingin mengatakan bahwa masalah ini akan dihadapi Indonesia yang tengah berada dalam tahun politik.

Pemilu Indonesia telah melewati tahapan yang panjang jika melihat perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, beserta berbagai peristiwa yang tidak terduga mulai dari serangan Russia ke Ukraina, Israel menggempur Gaza palestina lalu meluas ke Yaman dan kemungkinan ke Iran. Sulit diprediksi apa yang akan terjadi di laut China selatan, hal hal yang tidak terduga dapat saja terjadi yang dapat meningkatkan suhu politik dunia. Sementara Indonesia masih akan bergulat dalam suksesi politik sehingga tidak leluasa dalam merespon perubahan global.

Pemilu dalam memilih presiden tampaknya diprediksi dua putaran, namun tidak banyak yang menghendakinya.
Para pelaku ekonomi menengah ke bawah melihat proses politik yang panjang ini sebagai beban yang berat, menonton pergolakan politik sambil melihat perusahaanya bertumbangan dihantam ketidakpastian.
Apalagi ketika menengok kembali analisis WEF bahwa persoalan dunia dalam 10 tahun ke depan semakin berat dan membahayakan. Sebagian besar masalah akan datang dari isue perubahan iklim yang akan membuat banyak negara menghadapi masalah kekuarangan sumber daya, sementara pada saat yang sama harus mengatasi masalah misinformation disinformation, cyber insecurity dan social polarization. Pemerintahan yang terbentuk harus benar benar kuat dalam menghadapi badai ekonomi.

Koalisi Lima Jari atau 6 Jari?

Pemilu Indonesia bukan agenda Indonesia sendiri, pemilu sekaligus merupakan agenda banyak negara dan kekuatan global dalam rangka mempertahankan dan memperkuat kepentingan dan memuluskan agenda kekuatan global tersebut di Indonesia. Reformasi yang menenerima demokrasi liberal memang diakui adalah pintu masuk bagi banyak kepentingan dan kekuatan yang dimaksud.

Bagi Indonesia sendiri demokrasi langsung ini tidak boleh mengurangi daya tahan nasional dalam menghadapi kekuatan kekuatan asing. Tentu elemen elemen politik nasionalis dapat menyadari ini dan menjadi bagian dari kewasapadaan nasional. Ide dan usaha usaha persatuan dari segenap elemen politik nasional yang bertarung tetap menjadi gagasan utama yang terus diperjuangkan, secara khusus dalam pilpres dengan ekslasi konflik yang tidak terhindarkan. Ujungnya harus tetap mengusahakan persatuan nasional sebagai satu satunya cara menghadapi tantangan global ke depan.

Jika pilpres berlangsung satu putaran maka langkah berikutnya adalah membangun koalisi yang kuat dan responsif terhadap dinamika global cepat.
Unsur pemerintahan ini harus memiliki pengalaman dalam mengelola masalah paling tidak dalam satu dekade terakhir, sehingga memili bekal dalam menghadapi tantangan sekeras apapun ke depan.

Paslon 02 yang diprediksi oleh banyak survey paling unggul dalam perolehan suara, sepertinya akan memimpin koalisi. Jika 02 menang sekali putaran maka pemerintahan akan berlanjut. Sebagaimana diketahui bahwa 02 mengusung isue keberlanjutan dan penyempurnaan. Sementara 03 yang sampai dengan saat ini memiliki perwakilan paling banyak dalam pemerintahan Joko Widodo dapat diambil sebagai mitra koalisi 02 untuk membangun pemerintahan ke depan. Ini langkah paling taktis menghadapi memanasnya suhu politik global dalam dua tahun mendatang.

Koalisi lima jari sangat mungkin terjadi dan baik jika terjadi, Prabowo Subianto sendiri memiliki hubungan historis yang cukup kuat dengan Megawati dikarenakan Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati. Sekarang Prabowo telah mengambil bagian dalam pemerintahan Jokowi dimana unsur terbesar dari pemerintahan ini adalah PDIP partai yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Jadi melanjutkan pemerintahan yang telah berdiri ini saya rasa adalah pilihan yang paling masuk akal dan sangat mungkin terjadi.

Koalisi 02 dan 03 tidak memiliki banyak perbedaan dalam hal gagasan pokok, semisal antara gagasan gotong royong yang diusung 03 dengan persatuan nasional bagi Indonesia maju yang merupakan visi 02. Dalam program juga tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol seperi proyek stragis nasional terkait IKN, ketahanan pangan, dan hilirisasi semua dapat disatukan. Berbeda dengan 01 yang menampilkan penolakan terhadap IKN, kritik yang keras terhadap proyek ketahanan pangan food estate dan serangan kepada hilirisasi atau industrialisasi nasional.

Namun koalisi 02 dan 01 di masa mendatang juga tidak tertutup kemungkinan bisa terjalin. Banyak elemen pendukung 01 tadinya adalah pendukung prabowo dalam pemilu 2019 lalu. Pada level elitenya banyak ikatan ikatan politik diantara mereka yang sangat mungkin untuk dipersatukan kembali. Pada intinya kabinet ke depan harus tersusun dengan kekuatan minimal 75 % sehingga menjadi mayoritas mutlak. Capres 02 Prabowo Subianto dalam debat teralhir telah mengatakan jika dia dipercaya rakyat sebagai presiden dia bertekad untuk menjadi pemerintahan buat semua.

Hanya dengan cara membagun pemerintahan yang kuat Indonesia akan sanggup menghadapi 10 masalah krusial yang menbahayakan dalam dua tahun dan dalam 10 tahun ke depan yang dipastikan akan mengguncang dunia. Agenda strategis nasional yang paling pokok dan industrialisasi nasional bagi penyelamatan sumber daya alam mutlak harus terlaksana dengan dukungan penuh secara politik, dukungan dari rakyat dan dukungan dari dunia usaha. Persatuan ini mudah mudahan membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan, adanya GBHN dan menguatnya konsensus nasional melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilumpuhkan sejak reformasi 98.[•]