Jakarta, Hotfokus.com

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria melihat permasalahan distribusi LPG subsidi 3 Kg di sejumlah daerah yang ramai diberitakan beberapa hari terakhir ini hanyalah dampak dari adanya kekosongan stok pada pangkalan itu saja karena menunggu pengiriman dari agen .

Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (29/7).

“Langkanya LPG atau BBM yang terjadi di negeri ini jikapun terjadi , pada umumnya dialami hanya dalam hitungan hari saja dan tidak sampai seminggu apalagi berminggu-minggu, jadi lebih bersifat kekosongan sesaat saja bukanlah bersifat kelangkaan jangka panjang ,” kata Sofyano.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir ini ramai diberitakan daerah-daerah yang bermasalah dengan ketersediaan LPG bersubsidi 3 Kg, diantaranya Malang, Kediri, Banyuwangi dan Probolinggo di Jawa Timur, serta beberapa daerah di Sulselbar dan Medan.

Namun menurut Sofyano, jika benar terjadi kelangkaan dalam arti yang sesungguhnya, pasti para wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI tidak tinggal diam dan akan bereaksi keras karena LPG atau BBM menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk bagi konstituen mereka.

“Pada dasarnya, dalam satu kabupaten rata-rata terdapat 4-5 unit Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang juga adalah depo penampungan elpiji. Selain itu, ada sekitar 10 agen elpiji dan setidaknya 2000an pangkalan LPG 3 kg,” kata dia.

“Yang jadi pertanyaan, apakah semua SPBE itu tidak ada persediaan atau stok LPG-nya? Apakah semua agen LPG 3 kg juga tidak punya persediaan tabung/elpiji 3 kg sama sekali? Apakah seluruh pangkalan elpiji juga tidak punya persediaan LPG? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul di masyarakat,” sambung Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa berdasarkan data yang diperolehnya, bahw pangkalan LPG yang mengalami kekosongan sesaat di daerah-daerah itu kecil sekali. Contohnya sepertidi Medan hanya 14 pangkalan dari sebanyak 3.675 pangkalan yang ada. Artinya, presentasenya hanya 0,4 persen dari total pangkalan yang ada.

“Kemudian di Kediri hanya 16 pangkalan yang kosong dari 2.754 pangkalan yang ada di sana. Di Malang, dari 1.742 pangkalan yang kosong sesaat hanya 12 pangkalan. Di Sulselbar hanya 5 pangkalan yang kosong dari 1.094 pangkalan yang ada, ini persentasenya adalah 0,5 persen dari total pangkalan yang ada. Dan ini srmua terjadi kardna menunggu pengiriman LPG dari agennya,” papar Sofyano.

Oleh karena itu, ia sangat yakin bahwa tidak semua desa atau kecamatan yang ada di sebuah kabupaten yang diberitakan langka tersebut mengalami kekosongan LPG 3 Kg.

“Coba petakan kekosongan LPG subsidi terjadinya dimana saja? dan tarik presentasenya dibanding dengan jumlah SPBE, agen dan pangkalan yang ada di daerah tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mengecek benar tidaknya kelangkaan di suatu daerah maka lakukan saja uji pasar dengan menggelar operasi pasar LPG 3 kg. “Nanti bisa dilihat hasilnya apakah LPG operasi pasar tersebut dalam sekejap habis diserbu pembeli dan berapa lama penyerbuan itu akan terus terjadi,” katanya.

Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan terhadap penyaluran dan lembaga penyalur LPG subsidi di daerah menurut dia itu merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011.

“Sayangnya pihak Pemda sepertinya hanya terlihat berperan dalam penentuan Harga Eeceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di daerahnya saja,” ungkapnya.

Sebelumnya Sofyano juga meminta Presiden untuk segera merevisi Perpres nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg dengan secara tegas, jelas dan rinci.

“Artinya tegas, jelas dan rinci menetapkan siapa yang berhak menggunakan LPG 3 Kg dan apa sanksi hukum jika ketentuan tersebut dilanggar,” pungkasnya.(RAL)