Jakarta, Hotfokus.com

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hiptasi Multi Konstruksi bekerjasama dengan Universitas Borobudur dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Pengembangan Skema Sertifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja di sektor konstruksi.

Ketua LSP Hiptasi, Purba Robert M. Sianipar, mengatakan bahwa saat ini kebutuhan tenaga kerja yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi sangat dibutuhkan oleh dunia global. Namun sayangnya untuk sektor konstruksi di Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit. Padahal paket pekerjaan infrastruktur baik dari pemerintah atau swasta sangat banyak.

Karena tidak seimbangnya antara kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikat dan memiliki kompetensi unggul inilah yang menyebabkan Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing. Oleh sebab itu melalui kegiatan Bimtek diharapkan SDM bidang konstruksi yang tersertifikasi semakin mendekati kondisi ideal. 

“Tenaga kerja bidang konstruksi memang cukup besar. Namun yang telah tersertifikasi jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Saya kira masalah ini harus segera diatasi,” ujar Purba dalam keterangannya di Jakarta.

Sementara itu Dewan Penasihat DPP Hiptasi, Mayjen (Purn) Andogo Wiradi mengatakan, tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi semakin dibutuhkan. Pasalnya, di era globalisasi persaingan memperebutkan peluang kerja tidak hanya dengan para tenaga kerja lokal lainnya.

“Saya selalu mendorong agar LSP Hiptasi menghasilkan sebanyak mungkin sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang semakin dibutuhkan. Dengan memiliki sertifikasi ini diharapkan tenaga kerja konstruksi kita tidak hanya memiliki peluang kerja di negeri sendiri melainkan juga di negara lain yang membutuhkan,” ujar Andogo.

Biasanya suatu negara yang akan menerima tenaga kerja dari luar akan memeriksa sertifikasi keahlian yang mereka butuhkan. Jika pekerja tersebut memiliki keahlian sesuai dengan yang mereka butuhkan maka mereka akan bersedia  menerimanya.

“Tentunya dari sertifikasi yang dimiliki pekerja tersebut akan diketahui bidang keahlian apa yang dia kuasai,” katanya.

Wakil Rektor Universitas Borobudur Prof. Darwati mengungkapkan, pihaknya juga menaruh perhatian besar terhadap SDM tersertifikasi ini. Karena itu para mahasiswanya juga didorong agar memiliki sertifikasi keahlian tertentu sebelum menyelesaikan studinya.

“Jadi sekarang paradigmanya perguruan tinggi harus menghasilkan sarjana plus yaitu kuasai bidang akademik dan kompetensi, nah kompetensi itu harusnya memang diambil pada saat mereka studi bukan saat lulus baru sertifikasi, pada saat studi mereka harus sudah kita arahkan untuk ikuti kompetensi baik ke LSP atau diprogram pemerintah Merdeka Belajar,” tuturnya. (DIN/SL)