Jakarta, Hotfokus.com

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, bahwa pemerintah harus meningkatkan pelayanan sebagai prasyarat utama jika ingin menaikkan tarif KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.

“Untuk mengimbangi penaikan tarif, maka peningkatan pelayanan menjadi prasyarat utama, sebagaimana aspirasi 1.065 responden (lebih dari 50%) agar KAI/PT KCI tingkatkan pelayanannya,” kata Tulus kepada Hotfokus.com di Jakarta, Minggu (16/1/2022).

Sebelumnya, kata dia, Pemerintah mewacanakan penaikan tarif KRL di Jabodetabek. Merujuk pada Hasil riset yang dilakukan oleh YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek & Rangkasbitung, dari aspek ATP & WTP memang ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 pada 25 km pertama.

“Sedangkan tarif pada 10 km pertama direkomendasikan tetap/tidak naik, karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting. Jika dilihat momennya, maka wacana penaikan tarif menjadi rasional karena sejak 2016 tarif KRL belum pernah disesuaikan,” ungkapnya.

“Hal ini bisa dilakukan apabila pemerintah menambah besaran dana PSO pada PT KAI. Namun jika pemerintah tidak mampu menambah dana PSO, maka opsi penaikan tarif KRL menjadi tak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen,” pungkasnya.(RAL)