Jakarta, Hotfokus.com

Merger antara PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV ke dalam sebuah entitas tunggal sudah digulirkan oleh pemerintah. Rencananya, proses merger Pelindo sudah akan dieksekusi mulai awal bulan Oktober 2021 mendatang.
Keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan tersebut telah bersepaham di antara mereka atas rencana merger yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian BUMN.

Memorandum of Understanding (MOU) pun ditandatangani agar tercipta sinergi antar anak perusahaan di lingkungan mereka di bidang pengoperasian, pemeliharaan, penyediaan peralatan dan fasilitas bongkar muat, alat apung, docking kapal, jasa konsultansi, penyediaan suku cadang di lingkungan PT Prima Multi Peralatan (Pelindo I), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (Pelindo II), PT Berkah Industri Mesin Angkat (Pelindo III), dan PT Equiport Inti Indonesia (Pelindo IV).

Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan, merger Pelindo yang akan dilakukan Kementerian BUMN tidak serta merta membuat efisiensi terhadap operasional pelabuhan, serta membuat ongkos logistik menjadi murah.

“Persoalan logistik yang dihadapi oleh Indonesia sampai hari ini, yakni inefisiensi, biaya mahal, dan lain-lain, tidak akan banyak berubah dengan adanya merger Pelindo,” ujar Siswanto Rusdi kepada Hotfokus.com, saat dihubungi Kamis (2/9/2021). .

Pendapat Siswanto Rusdi itu beralasan, sebab permasalahannya adalah jumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo tidak banyak, tidak sampai 100 pelabuhan. Sementara sisanya, sekitar 2.000 pelabuhan dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui kantor unit pengelola teknis (UPT). Selain itu, ada pula pelabuhan yang dikelola oleh swasta untuk mendukung kegiatan logistik perusahaan mereka sendiri.

“Jadi tidak ada gunanya atau sama saja bohong jika pelabuhan-pelabuhan Pelindo digeber sedemikian rupa agar makin efisien dengan program merger, namun ‘sejawatnya’ tidak atau belum dibenahi. Pasalnya, kargo-kargo yang diterima di pelabuhan milik Pelindo, khususnya peti kemas, pada gilirannya akan sampai juga di pelabuhan-pelabuhan UPT Kemenhub di seluruh sudut nusantara,” ungkapnya.

Di pelabuhan Pelindo, kata Siswanto, petikemas itu dibongkar-muat menggunakan  gantry crane, kemudian sesampainya di pelabuhan UPT, peti kemas dibongkar menggunakan harbour mobile crane. Malah tidak jarang hanya dibongkar menggunakan crane kapal.

“Belum lagi soal jam kerja (working hour) yang berbeda antara pelabuhan Pelindo dengan pelabuhan UPT. Di pelabuhan komersial berlaku prinsip 24/7: bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa jeda. Sementara di pelabuhan UPT bekerja seperti layak di sebuah kantor, masuk/datang pukul 9 pagi lalu pulang pukul 4 sore. Pengupahan buruh bongkar-muat juga berbeda di mana upah di pelabuhan UPT cenderung lebih mahal dibanding dengan di pelabuhan Pelindo,” ungkapnya.

Kendati dari aspek permodalan relatif lebih kuat karena terintegrasi dengan induknya, namun menurut Siswanto Rusdi pelabuhan/terminal khusus (TUKS) juga memiliki problematik yang tidak jauh berbeda dengan pelabuhan UPT. Peralatan bongkar-muat dan sumberdaya manusia mereka masih terbatas sehingga mempengaruhi kinerja terminal.

“Mumpung merger tengah dipersiapkan, ada baiknya Kementerian BUMN mengajak duduk Kemenhub selaku ‘lurah’-nya pelabuhan UPT. Kalau perlu melibatkan juga TUKS. Sebab Kemenhub tetap saja merupakan pihak yang amat sangat sentral perannya dalam bisnis pelabuhan nasional. Harapannya, desain yang disusun oleh Kemenhub hendaknya sebangun dengan langkah korporasi yang dijalankan oleh Pelindo,” pungkasnya. (SNU).