Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai 20 April hingga 3 Mei 2021. PPKM Mikro disebut telah terbukti mampu mulai menekan laju kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Dalam empat bulan terakhir sejak PPKM dan PPKM Mikro diterapkan, persentase rata-rata kasus aktif bulanan terus menurun, mulai dari Januari sebesar 15,43 persen, Februari 13,57 persen,  Maret 9,52 persen dan April 7,23 persen. Sementara, jumlah kasus aktif mingguan pun terus menurun sejak PPKM Mikro. Dapat dilihat dari minggu kedua Februari sebesar 176.291 kasus per minggu, dalam 2 bulan di minggu ketiga April menjadi 106.243 kasus per minggu.

Data mengenai angka keterpakaian Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di RS Rujukan per 18 April 2021 menunjukkan bahwa tidak ada provinsi yang memiliki BOR ≥60 persen. Sebanyak 4 Provinsi dengan BOR sebesar 50 persen – 60 persen yaitu Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, NTT dan Sumatera Selatan.  Sedangkan 30 Provinsi lainnya memiliki BOR < 50 petsen. Sementara, rata-rata nasional angka BOR (per 18 April 2021) adalah 34,93 persen.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan PPKM Mikro Tahap V, maka diputuskan selain perpanjangan penerapannya ke Tahap VI (20 April hingga 3 Mei 2021), juga dilakukan perluasan cakupan provinsi yang menerapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Senin (19/4), menuturkan bahwa perluasan PPKM Mikro tersebut berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan lima provinsi lagi, yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sedangkan yang terkait dengan berbagai aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, masih tetap sama dengan tahap sebelumnya.

Selain itu, untuk menjaga agar peningkatan kasus Covid-19 tetap terkendali, maka dalam masa Ramadan dan Idul Fitri ini, telah diterbitkan berbagai kebijakan dan aturan dalam rangka pengendalian Covid-19, antara lain peniadaan mudik hari raya Idul Fitri, pengendalian transportasi selama Idul Fitri,  pembatasan kegiatan mudik untuk pekerja/ buruh dan pekerja migran Indonesia dan pembatasan kegiatan bepergian ke Luar daerah/ mudik untuk ASN.

“Untuk transportasi atau kegiatan non-mudik yang diizinkan sesuai aturan, akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, misalnya Testing (PCR/ Antigen/ Ge-Nose) berlaku hanya H-1, dilakukan pembatasan kapasitas dan frekuensi perjalanan, serta pengawasan yang dilakukan lebih ketat oleh Polri/ TNI/ Kemenhub bekerja sama dengan unit vertikal di Pemda masing-masing,” ujar Airlangga.

Pembelajaran dari libur mudik Lebaran tahun 2020 lalu, dengan adanya pengaturan pembatasan yang sangat ketat, dampaknya perekonomian pada Q2-2020 terkontraksi -5,32 persen. Karena itu, pada libur mudik Lebaran tahun ini, selain upaya pembatasan dan peniadaan kegiatan mudik, juga diimbangi dengan berbagai program yang tujuannya untuk mendorong pemulihan ekonomi, terutama melalui peningkatan konsumsi masyarakat, sebagai komponen terbesar PDB kita.

“Pemerintah akan konsisten menjaga keseimbangan antara program pengendalian Covid-19, dengan program pengungkit perekonomian yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah meluncurkan program pengungkit ekonomi untuk meningkatkan belanja masyarakat, yang terdiri atas pemberian THR keagamaan untuk pekerja/ buruh yang menegaskan bahwa pembayaran THR dilakukan secara penuh (tidak dicicil) dan paling lama dibayarkan H-7 Idulfitri, pemberian THR untuk ASN/ Prajurit TNI/ Anggota Polri dan harus dibayarkan paling lama H-10 Idulfitri, percepatan program perlindungan sosial dan Kartu Sembako, yang jadwalnya akan disalurkan pada Mei dan Juni 2021, dipercepat  menjadi awal Mei 2021.

Selain itu, juga program lainnya di sisi demand (permintaan), yaitu kampanye berbagi kiriman untuk keluarga di rumah, program Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) Ramadan, di mana bebas ongkos kirim (ditanggung Pemerintah atau Platform Digital) dilaksanakan selama 5 hari (H-10 hingga H-6 Idul Fitri), program penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg, dengan sasaran Peserta Kartu Sembako (Non Peserta PKH) sekitar 8,8 juta penerima masing-masing 10 kg, dan peserta Bansos Tunai sebesar 10 juta penerima masing-masing 10 kg, yang menggunakan Beras CBP dari Bulog. (SNU/RIF)