Jakarta, Hotfokus.com

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung penyediaan infrastruktur dan layanan distribusi gas bumi untuk menumbuhkan ekonomi melalui industri baru di wilayah Jawa Tengah khususnya di Kawasan Industri Kendal (KIK). KIK Jawa Tengah diharapkan menjadi kawasan industri terpadu dengan segala kesiapan fasilitasnya. Namun saat ini, masih terkendala dengan kepastian ketersediaan gas bumi yang membuat investor masih menunda investasi ke dalam kawasan, sesuai yang disampaikan

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto menerangkan, sejak 2016 PGN melakukan pengkajian terhadap KIK, terutama mengenai demand gas. Perkembangan terbaru, diketahui bahwa demand gas di wilayah tersebut cukup besar. PGN terus berkoordinasi secara intensif dengan KIK mengenai total demand gas yang potensial akan digunakan.

“KIK akan mengirimkan surat resmi kepada PGN mengenai total demand secara lengkap,” kata Redy dalam keterangannya, Rabu (24/2).

PGN akan berupaya melayani niaga gas bumi melalui infrastruktur jaringan distribusi pipa PGN di wilayah Sales & Operation Region III (SOR III) yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Indonesia Timur. Sedangkan untuk niaga gas bumi selain pipa (CNG dan LNG) akan dikelola oleh anak usaha PGN yaitu PT Pertamina Gas Niaga (Pertagas Niaga) dan PT Gagas Energi Indonesia (Gagas).

Hingga saat ini, sudah ada 64 perusahaaan dari 8 negara telah bergabung di KIK, yakni Taiwan, China, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Jepang, Malaysia, dan tentunya Indonesia pada produk ABTB ini. Hidupnya pusat industri di KIK ini, nantinya diharapkan dapat membangkitkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

“PGN berupaya untuk penguatan konektivitas gas bumi untuk bisa memberi nilai tambah di pusat-pusat pertumbuhan industri baru di Jawa Tengah. Jika perkembangan industri semakin menggeliat, maka dapat memperkuat investasi. Dengan begitu, tujuan dari dibangunnya KIK dapat berjalan efektif dan berdampak positif pada stabilitas perekonomian daerah,” imbuh Redy. (DIN/RIF)