Jakarta, Hotfokus.com

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasional menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak dari Pandemo Covid-19. Dari 64 juta pelaku UMKM, menurut Asian Development Bank (ADB) sebanyak 50 persennya terancam gulung tikar. Dan sebanyak 88 persen sudah tidak memiliki tabungan. Maka tak heran jika saat ini pemerintaj tengah aktif melakukan upaya penyelematan UMKM melalui berbagai program.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM, Ari Anindya Hartika, menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi UMKM di masa pandemi seperti saat ini tidak hanya persoalan permodalan semata. Melainkan ada faktor lain seperti pemasaran atau penjualan ketersediaan bahan baku hingga persoalan logistik yang mahal ketika mendapatkan order.

Dari catatannya, UMKM yang mengalami masalah penurunan penjualan yaitu sebanyak 22,90 persen. Kemudian persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku sebanyak 20,01 persen. Sedangkan isu permodalan dialami oleh sekitar 19,39 persen. Sementara sektor yang paling terdampak yaitu pedagang besar dan eceran 40,92 persen, penyedia akomodasi dan makanan dan minuman 26,86 persen. Sementara sektor pengolahan yang terdampak sebanyak 14,25 persen.

“Jadi persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat,” kata Ari dalam Webinar dengan tema Industri Logistik Penopang UMKM Naik Kelas Di Masa Pandemi, Rabu (24/2/2021).

Untuk mengatasi berbagai persoalan UMKM itu, pemerintah melalui Kemenkop UKM memiliki beberapa program seperti pelatihan digitalisasi UMKM, penyediaan akses permodalan yang murah hingga dukungan pemasaran yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan fasilitas ini diharapkan pelaku UMKM bisa terlepas dari jerat persoalan yang dialami sehingga nantinya bisa naik kelas secara bertahap.

Ari mendorong agar pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan media digital dalam pemasarannya. Sebab hingga saat ini baru sekitar 13 persen yang sudah melakukan digitalisasi dalam pengembangan dan pemasaran produk UMKM. Dengan digitalisasi juga akan tercipta efektifitas prodiksi hingga ke pengiriman.

“UMKM yang melek digital itu baru sekitar 13 persen, maka kita terus dorong mereka bisa masuk ke ranah digital sebab ini sebuah keniscayaan. Di masa pandemi seperti saat ini perilaku masyarakat beralih dan mengutamakan  social distancing sehingga dalam melakukan kegiatan dan pemesanan menghindari kontak fisik. Jadi UMKM mau tidak mau suka tidak suka harus ikuti era digital, mereka harus go online,” pungkasnya.

Sementara itu Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi, menambahkan bahwa industri jasa logistik memang sangat berperan penting bagi kemajuan UMKM. Pasalnya dengan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan jumlah penduduk yang sangat besar, menjadikan jasa ekspedisi paling banyak dicari. Terlebih di era maraknya belanja online seperti saat ini.

Data menunjukkan bahwa industri jasa transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 lalu tumbuh sangat bagus yaitu mencapai 10,58 persen atau berada di atas pertumbuhan industri manufaktur. Terkait dengan peran industri ini terhadap peningkatan UMKM, menurutnya perlu ada upaya khusus agar skala ekonomi UMKM bisa ditingkatkan. Sebab ketika pengiriman produk masih bersifat mandiri maka justru itulah yang menyebabkan biaya logistik mahal.

“Dengan keterbatasan volime produksi dan sebagainya sehingga tidak mampu memenuhi skala ekonomi, maka sulit bagi UMKM bisa berdaya saing dengan produk luar negeri. Jadi skala ekonomi harus dipecahkan sebab jika tidak bisa diselesaikan mereka akan kalah saing,” kata dia.

Untuk itu, dia berharap nantinya akan ada sebuah sistem terpadu yang dibangun pemerintah yaitu Supply Chain Center. Dengan keberadaannya maka biaya logistik, biaya pengadaan bahan baku, biaya produksi hingga inventory bisa ditekan dan lebih hemat. Pada akhirnya keberadaan Supply Chain akan mampu mendorong penurunan harga produk UMKM dengan tanpa mengabaikan kualitasnya.

“Dengan Supply Chian Center akan bantu UMKM untuk mengelola barang mereka secara efisien. Tetapi supply chain center ini tidak bisa didirikan tanpa dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah lintas sektoral, industri perbankan dan pegiat UMKM,” pungkas dia.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengapresiasi keberadaan industri logistik seperti SiCepat Ekspress dan lainnya. Sebab dengan berbagai inovasi dan layanan yang semakin baik hingga saat ini sangat membantu pelaku UMKM dalam melayani permintaan buyer. Menurutnya industri jasa logistik akan terus tumbuh baik di saat pandemi atau nanti setelah masa pandemi.

“Ini bisnis yang menjanjikan ke depan dan sangat membantu kami para UKM. Dengan modal trust, kecepatan pengiriman dan biaya murah, apabila bisa menjawab tiga hal itu maka pasti jasa ekspedisi ini akan jadi lead di indonesia. Apalagi bagi umkm yang setiap saat mengirimkan paket,” ungkap Ikhsan.

Untuk mendukung UMKM naik kelas, dia berharap tidak terus – terusan melakukan pembatasan sosial. Sebab UMKM merasakan dampak yang begitu besar dengan kebijakan itu lantaran omset penjualannya turun drastis. Kemudian juga kebijakan pemerintah yang melakukan bidding produk UMKM melalui LKPP dianggapnya sebagai salah satu kebijakan yang kurang tepat. Sebab banyak sekali UMKM terkendala standar yang diwajibkan LKPP sehingga tidak bisa masuk dalam kanal tersebut.

“Kita katakan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui LKPP itu merusak UMKM. Sebab UMKM akan kesulitan memenuhi ketentuan dalam LKPP, itu jelas merusak pasar kami,” pungkas dia. (DIN/rif)