Lombok, Hotfokus.com

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan tahun ini bisa menyalurkan pembiayaannya kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia sebesar Rp2 triliun. Target ini diyakini bisa tercapai karena pada tahun lalu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini mampu menyalurkan pembiayaannya sebesar Rp2,06 triliun.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menjelaskan realisasi di tahun 2020 itu salah satunya terdiri dari penugasan pemerintah melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dititipkan ke LPDB sebesar Rp1 triliun dengan sukses disalurkan seluruhnya. Dia menyakini catatan positiif tersebut bisa terulang di tahun ini. Terlebih saat ini masih banyak pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi beluk bankable.

Dijelaskannya bahwa kesuksesan LPDB-KUMKM dalam menyalurkan dana PEN ini menjadi entry poin bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga ada wacana bahwa pemerintah akan menambah dana PEN yang akan dititipkan ke LPDB-KUMKM untuk disalurkan kembali. Namun saat ini besaran dana PEN yang akan dititipkan masih dalam pengkajian oleh Kemenkeu.

“Tahun ini, LPDB akan salurkan kurang lebih Rp2 triliun lagi sebab di saldo kita udah ada Rp1,9 triliun ini yang siap kita gulirkan. Di posisi bulan ini masih ada repayment juga dari mitra kita,” tutur Supomo dalam acara Rapat Kerja Antara LPDB-KUMKM dengan Perusahaan Penjamin di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/2/2021).

Dijelaskan Supomo bahwa target ambius ini sama sekali tidak mengandalkan dana tambahan PEN yang rencananya akan diberikan pemerintah. Pihaknya akan menggunakan dana internal untuk mencapai target penyaluran itu lantaran likuiditas yang tersedia dinilai masih ada. Jika nantinya Kemenkeu memutuskan untuk menambah dana PEN ke LPDB, justru hal itu akan semakin memperkuat kapasitasnya dalam penyaluran ke mitra-mitra usahanya.

“LPDB tidak menunggu, kita tetap jalan untuk demi kemajuan UMKM di daerah. Komitmen LPDB tahun ini akan salurkan dana bergulir Rp2 triliun sesuai arahan pak Menteri (Teten Masduki) dengan menggunakan dana internal sendiri. Kalau nanti Bu Sri Mulyani nambahkan (dana PEN), tinggal kita tambahkan untuk penyaluran,” sambungnya.

Dijelaskan Supomo bahwa dalam penyaluran pembiayaan bagi koperasi-koperasi ini dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan juga lembaga penjamin kredit seperti Jamkrida. Sebab di masa Pandemi Covid-19 ini banyak koperasi yang tergerus modal kerjanya, dan asetnya juga menurun. Sementara dalam pencairan dana bergulir di LPDB-KUMKM dibutuhkan jaminan. Melihat hal ini maka peran Jamkrida dan juga pemerintah daerah menjadi sangat strategis agar penyaluran dana oleh LPDB nantinya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Keterlibatan daerah terutama Jamkrida terhadap dukungan pada UMKM di bawah naungan koperasi sangat penting. Ini menjadi salah satu solusi bahwa koperasi yang kekurangan atau jaminannya kurang, makanya ini borongannya dari lembaga penjaminan untuk membackupnya,” sambung Supomo.

Dia menargetkan bahwa porsi pembiayaan bagi koperasi di tahun ini akan ditingkatkan pada koperasi produksi atau sektor riil. Diakui tahun 2020 lalu pihaknya lebih banyak memberikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam (KSP) yang mencapai 72 persen. Hal itu karena tahun lalu banyak KSP yang kekurangan likuiditas, sedangkan anggotanya yang merupakan UMKM sangat membutuhkan bantuan pembiayaan.

“Tahun kemarin masih banyak KSP karena dilatarbelakangi adanya koperasi yang gagal bayar. Dengan hadirnya LPDB kemarin jangan sampai ada koperasi yang gagal bayar lagi secara sistemik  makanya LPDB hadir untuk atasi hal itu,” pungkas Supomo.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Koperasi dan UKam, Agus Santoso mengapresiasi kinerja LPDB-KUMKM tahun lalu yang mampu membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya dengan kemampuan penyaluran dana PEN di atas target menjadikan lembaga ini dipercaya presiden sebagai salah satu lembaga penyelamat ekonomi rakyat kecil. Sehingga tidak heran apabila saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan kembali agar LPDB mendapatkan dukungan pembiayaan tambahan untuk penyaluran dana PEN.

“LPDB memang ditujukan untuk membantu koperasi yang non bankable untuk didorong supaya naik kelas. Kalau sudah naik kelas bisa akses ke kredit komersial. Pemerintah udah bangun skema ada pembiayaan bagi mereka yang non bankable lalu bisa naik pada bankable seperti KUR, Mekaar, dan lainnya,” ujar Agus Santoso.

Agus berharap agar persoalan-persoalan yang menghambat penyaluran pembiayaan kepada koperasi dapat dilakukan relaksasi atau kemudahan. Diakuinya masih ada beberapa hal yang kerap menjadi batu sandungan bagi koperasi ketika akan mengakses pembiayaan ke LPDB seperti keterbatasan jaminan dan premi penjaminan yang mahal.

“Kami harap LPDB konsentrasi untuk tetap mempermudah penyalurannya. Saya dengar di saat pandemi ini LPDB memberikan grace period yang cukup, nggak mengangsur pokok selama 6 bulan dan hanya bayar bunganya, ini bagus sekali,” pungkas Agus.

Sebagai informasi tambahan, sejak 2008 – 2020, LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp12 triliun. Jumlah mitra yang berhasil dibangun dalam periode itu sebanyak 3.060 unit dengan jumlah penerima manfaat 209.281. Sementara khusus di tahun 2020 menjadi rekor sepanjang berdirinya lembaga ini karena telah berhasil menyalurkan pembiayaannya lebih dari Rp2 triliun. (DIN/RIF)