Jakarta, hotfokus.com 

Pemerintah agaknya sangat serius ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat industri battery Electric Vehicle (EV). Pemerintah bahkan sampai memerintahkan empat perusahaan BUMN bergabung dalam sebuah konsorsium sebagai upaya mewujudkan cita-cita tersebut.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR dengan Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional Agus Tjahajana Wirakusumah, Senin (1/2/2021).

Menurut Agus, untuk mewujudkan industri EV Battery yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, membutuhkan anggaran sedikitnya sekitar USD 13,4 miliar hingga USD 17,4 miliar.

Menurut Agus, pihaknya sedang melakukan penjajakan dengan calon mitra atau investor. Pararel dengan itu, Kementerian BUMN bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) pun sedang berkomunikasi dengan kementerian lainnya untuk bisa mendorong iklim investasi yang menarik.

“Agar pemain-pemain dunia di sektor EV dan baterai EV mau datang dan nyaman berinvestasi di Indonesia,” terang Agus.

Namun demikian, ada beberapa catatan penting yang disebut Agus, yang diharapkan bisa diperoleh dari pemerintah, yakni Menteri BUMN agar mengusulkan adanya pembebasan bea masuk impor bahan baku precursor, katoda, battery pack/cell serta battery recycling.

Selain itu, ada juga usulan fasilitas tax holiday, dan pembebasan PPN untuk komponen yang masih diimpor. Kemudian ada juga usulan pembuatan pos tarif khusus untuk precursor, katoda, dan battery pack/cell dan agar dikenakan tarif MFN tinggi serta bea masuk preferensi.

Kemudian dari Kementerian ESDM atau dari sisi hulu diusulkan insentif untuk bijih limonit, dan BUMN tetap dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/IUPK kepada anak usaha yang mayoritas sahamnya milik BUMN. (SNU/RIF)