ads_hari_koperasi_indonesia_74

Menkeu Luruskan Disinformasi Terkait Kebijakan Pajak Pulsa

Menkeu Luruskan Disinformasi Terkait Kebijakan Pajak Pulsa

Jakarta, hotfokus.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meluruskan berbagai informasi miring yang beredar di masyarakat terkait dengan pengenaan pajak pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Dia memastikan bahwa tidak ada pemajakan baru atas transaksi pembelian pulsa, token listrik atau kartu perdana. Oleh sebab itu kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa /kartu perdana, token listrik dan voucher.

Sri Mulyani menegaskan kebijakan ini tersebut bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana, token listrik dan voucher, dan untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini tertuang dalam
PMK 06/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN dan PPh terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucer,” ujar Sri Mulyani melalui akun media sosialnya @smindrawati, Sabtu (30/1/2021).

Dia menjelaskan terkait penyederhanaan pungutan pajak yaitu untuk pulsa atau kartu perdana yang dilakukan sebatas sampai pada distributor tingkat II (server) sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi. Sementara pada token listrik PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/ komisi yang diterima agen penjual.

“Sementara pada voucher PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atas pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual,” lanjutnya.

Ditegaskan Sri Mulyani bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan atau pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak dimuka bagi distributor atau agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT tahunannya.

“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher. Pajak yang anda bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan,” pungkas dia. (DIN/RIF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply