Jakarta, hotfokus.com

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan realisasi anggaran hingga 25 November 2020 mencapai Rp423,23 triliun. Realisasi ini setara dengan 60,9 persen dari total pagu anggaran program sebesar Rp695,2 triliun. Padahal waktu tinggal menyisakan sekitar satu bulan, namun realisasinya masih jauh dari target.

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjelaskan pihaknya melakukan realokasi dalam anggaran PEN. Tujuannya untuk memberikan fokus yang lebih besar pada program perlindungan sosial yang meningkat menjadi Rp234,34 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp203,90 triliun. Selain itu pagu anggaran sektor kesehatan juga ditingkatkan alokasinya menjadi Rp97,26 triliun dari sebelumnya Rp87,55 triliun.

“Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita untuk melakukan program vaksinasi,” ungkap Budi dalam keterangannya, Kamis (26/11/2020).

Untuk penyaluran secara keseluruhan program KPCPEN disalurkan pada 6 sektor. Rinciannya, sektor kesehatan realisasi Rp39,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu Rp97,26 triliun, sektor Instentif Usaha realisasinya Rp44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu Rp120,61 triliun, sektor Perlindungan Sosial realisasi Rp203,60 triliun atau 86,88 persen dari pagu Rp234,34 triliun. Selanjutnya untuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) realisasi Rp97,05 triliun atau 84,53 persen dari pagu Rp114,81 triliun, sektor Kementerian/ Lembaga dan Pemda realisasi Rp36,06 triliun atau 54,66 persen dari pagu Rp65,97 triliun dan sektor pembiayaan korporasi realisasi Rp2 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp62,22 triliun.

Sementara untuk pembiayaan korporasi agar diberikan stimulus untuk meningkatkan investasi bagi korporasi-korporasi yang ada di Indonesia. Salah satunya melibatkan instrumen investasi dimana pengembangan korporasi di Indonesia bisa dibiayai oleh investor-investor dari luar negeri. Atau bisa juga pembiayaannya dalam bentuk investasi kepemilikan atau investasi saham. Bukan investasi pinjaman yang harus mengembalikan uangnya.

“Itu sebabnya, kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini, akan sangat bisa membantu meningkatkan profil investasi Indonesia, dan juga lapangan kerja di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat kita saat pandemi ini,” lanjut Budi.

Kemudian untuk program PEN tahun 2021, BGS menyatakan bahwa saat ini sudah dibicarakan secara internal pemerintah dan hanya tinggal menunggu persetujuan saja. Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga diklaim sudah menyampaikan program PEN 2021 dalam rapat kabinet dan diteruskan kepada menteri-menteri dalam jajaran kabinet.

“Kami harapkan dalam waktu singkat bisa segera kita umumkan ke masyarakat,” tutup Budi. (DIN/rif)