Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya berdasarkan data dari tim gugus percepatan penanggulangan wabah covid-19, jumlah korban positif corona per Minggu (17/5), pukul 12.00 WIB bertambah 489 orang sehingga totalnya menjadi 17.514. Sedangkan pasien sembuh menjadi 4.129 setelah ada penambahan 218 orang dan kasus meninggal menjadi 1.148 dengan penambahan 59 orang.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan bahwa pemerintah baru menyatakan pelonggaran PSBB masih dalam tahap wacana apabila situasi sudah menunjukkan perbaikan. Namun jika masih terdapat penambahan jumlah korban yang signifikan, rencana pelonggaran PSBB tersebut belum akan dilakukan untuk menjaga agar situasi tidak semakin parah.

“Jangan sampai keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah udah mulai longgarkan PSBB, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat atau setelah lihat data dan fakta di lapangan biar semua jelas,” kata Presiden Jokowi dalam konverensi pers virtual, Senin (18/5).

Meski belum ada pelonggaran PSBB, namun pemerintah tetap memberikan sektor jasa transportasi beroperasi meskipun belum bisa sepenuhnya. Sektor transportasi yang diberikan kesempatan beroperasi adalah yang melayani angkutan untuk logistik, untuk urusan kesehatan, pemerintahan, pemulangan pekerja migran dan untuk sektor industri strategis lainnya. Namun semuanya harus tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah untuk sektor klaster industri yang diberikan kesempatan untuk berproduksi dengan syarat memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat.

“Dalam minggu ini atau minggu ke depan pemerintah akan tetap fokus larangan mudik dan mengendalikan arus balik, kita minta Kapolri dan panglima TNI untuk memastikan larangan mudik efektif. Yang kita larang adalah mudiknya bukan transportasinya,” sambung Jokowi. (DIN/rif)