Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan terus mengawal harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang bulan puasa dan Lebaran 2020. Hal ini guna mengantisipasi kenaikan permintaan masyarakat terhadap bapok yang berpotensi bisa mendorong terjadinya inflasi.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan selama ini menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang sering terjadi lebih banyak disebabkan oleh naiknya harga-harga dari kelompok pengeluaran bahan pangan termasuk bapok. Terbaru, inflasi pada Februari 2020 kelompok pengeluaran bahan makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,95 persen. Sementara andil terhadap inflasi bulanan mencapai 0,25 persen yang sekaligus penyumbang terbesar inflasi pada Februari kemarin.

“Saya mengapresiasi kerja sama dan koordinasi kita dalam mengendalikan tingkat inflasi kelompok bahan makanan dalam tiga tahun terakhir. Inflasi dapat terkendali di bawah 5 persen, di tengah kondisi cuaca ekstrem yang cukup mengganggu kelancaran produksi dan distribusi pangan khususnya tahun 2019 lalu,” kata Agus usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/3).

Dia menambahkan bahwa kesiapan stok dan kelancaran distribusi bapok mutlak diperlukan untuk menjaga harga-harga di pasaran, terutama menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Pasalnya setiap momen puasa dan lebaran biasanya terjadi peningkatan permintaan masyarakat sehingga pasokan dan permintaan tidak seimbang akan memicu kenaikan harga.

“Untuk itu, kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut sejak jauh-jauh hari agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa terbebani naiknya harga pangan atau kelangkaan barang,” ujarnya.

Rakornas ini, lanjut Agus, merupakan langkah pemerintah dalam mengidentifikasi kesiapan kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga bapok menjelang bulan puasa dan Lebaran. Melalui rapat ini juga diidentifikasi kecukupan stok bapok di daerah-daerah. Setelah Rakornas, selanjutnya akan dilaksanakan rapat koordinasi ke daerah-daerah (rakorda) dan pemantauan langsung ke pasar rakyat, ritel modern, gudang Bulog, dan distributor di 34 provinsi.

Program tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret hingga minggu kedua bulan April 2020. Kemendag akan menurunkan Tim Penetrasi Pasar ke 205 pasar pantauan di 82 kabupaten/kota untuk mengawal kelancaran dan kecukupan stok atau pasokan bapok di pasar rakyat. Agus menjelaskan, apabila ada potensi kekurangan pasokan, maka tim akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perum Bulog, satgas pangan, serta para pelaku usaha barang kebutuhan pokok untuk segera melakukan suplai langsung kepada para pedagang yang ada di pasar.

“Keberhasilan menjaga harga dan pasokan bapok selama ini harus terus dilanjutkan, sehingga sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan berbagai pihak dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya. (DIN/rif)