Jakarta, hotfokus.com

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah ekosistem terpadu yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang dimulai dari wilayah tangkapan air di hulu sampai dengan wilayah laut yang masih terpengaruh aktivitas daratan di bagian hilir, memerlukan penanganan holistik integratif mulai dari hulu sampai ke hilir sesuai daya dukungnya.

Demikian dikatakan Dosen Pengelolaan DAS Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti, Dr.Ir.Ishak Tan, M.Si dalam siaran persnya yang dierima Jurnal Kota di Jakarta, Rabu (04/3/2020). “Banjir yang terjadi di Jakarta pada awal Januari dan pertengahan Februari 2020 merupakan potret nyata akibat kerusakan ekosistem DAS,” kata Ishak Tan.

“Banjir kiriman maupun banjir setempat mestinya dapat dikelola dengan dampak kerusakan minimal jika penataan ekosistem DAS dilakukan dengan baik dan terukur. Normalisasi dan naturalisasi mestinya berjalan beriringan dan bahkan saling melengkapi,” tambah dia.

Menurut Ishak, Pemerintah mestinya mengoptimalkan fungsi resapan air di daerah hulu DAS, sementara di wilayah tengah dan hilir DAS dioptimalkan fungsi resapan dan daya tampungnya. “Tidak hanya itu, program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga amat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan DAS pada era perubahan iklim seperti sekarang ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan DAS yang dilakukan secara konvensional seperti saat ini pada kenyataannya masih menyisakan berbagai permasalahan yang belum menemukan penyelesaian.

“Salah satu persoalan dan tantangannya adalah bahwa di dalam wilayah DAS terdapat wilayah-wilayah otonom seperti wilayah ekologi, wilayah ekonomi, wilayah institusional dan wilayah administratif yang antara satu dengan yang lainnya masih belum saling bersinerji, bahkan terkadang terjadi irisan,” paparnya.

Pengelolaan secara konvensional, lanjut dia, juga belum mengedepankan penanganan menyeluruh berbagai isu yang terkait dengan pengelolaan DAS yang merupakan aktivitas lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu. “Satu-satunya wadah koordinasi pengelolaan DAS yang ada saat ini adalah Forum DAS di tingkat nasional dan juga tersebar sampai di tingkat daerah. Namun wadah ini hanya bersifat koordinatif,” ujarmya.

“Sementara itu masalah-masalah mendesak terkait pengelolaan DAS meliputi penyimpangan tata ruang, kerusakan sumberdaya tanah, kerusakan sumberdaya vegetasi, kerusakan sumberdaya air, pemberdayaan masyarakat, erosi dan sedimentasi serta pencemaran air dan badan sungai masih terus mengemuka,” tambah dia.

Transformasi Pengelolaan DAS

Masih menurut salah satu fungsionaris DPP Pemuda Panca Marga ini, penanganan berbagai isu, permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan DAS telah lama dilakukan, namun belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Kompleksitas permasalahan DAS dan penanganannya yang masih bersifat sporadis itu disebabkan belum ada satupun institusi yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan DAS mulai dari hulu sampai hilir.

“Sebagai suatu ekosistem terpadu, pengelolaan DAS seyogianya terus mendapatkan sokongan inovatif. Salah satu bentuk sokongan tersebut adalah inovasi  dalam  bentuk Pengelolaan Inklusif Satu Pintu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, transformasi pengelolaan DAS dari bentuk pengelolaan konvensional menuju pengelolaan berbasis lembaga mandiri dengan otonomi khusus merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan DAS.

“Dan menurut saya, Pembentukan Badan Otorita DAS merupakan langkah strategis sebagai wadah perencana sekaligus pengelola DAS yang memiliki posisi tawar, fleksibilitas dan ruang gerak serta dinamika yang tinggi.  Transformasi mendesak juga dapat diprioritaskan dalam pengelolaan DAS yang memberikan kontribusi strategis dan vital untuk ketahanan nasional,” papar Ishak.

Ia berharap, output yang akan didapat dari transformasi pengelolaan DAS berbasis Badan Otorita Khusus adalah rekomendasi-rekomendasi inovatif dalam bentuk model, simulasi,  skenario dan tindakan  sebagai prakarsa dan terobosan yang dapat memberikan dampak pada terjadinya peningkatan kinerja pengelolaan DAS dari hulu sampai ke hilir.

“Prakarsa dan terobosan yang telah dikonsolidasikan kemudian dituangkan dalam bentuk Program Kerja, meliputi: Rencana Induk 25 Tahun, Rencana Kerja Jangka Menengah Lima Tahunan dan Program Kerja Setiap Tahun,” tukasnya.

Peningkatan kinerja yang terjadi juga diharapkan berdampak pada transformasi  dalam bentuk transformasi waktu, transformasi manfaat  dan transformasi penanganan DAS. “Langkah transformasi pengelolaan DAS merupakan cara terbaik untuk percepatan pemulihan ekosistem dan lingkungan DAS sehingga kehadiran anugerah Tuhan ini mampu memberikan berkah dan manfaat, bukan sebaliknya ” pungkasnya.(RAL)