Jakarta, hotfokus.com

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua penyelenggara pemilu untuk meminimalkan praktik politik uang atau money politics dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Hal ini disampaikan Wapres saat menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa (25^2/2029). “Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan adanya money politics atau bahasa anak-anak sekarang bilangnya NPWP, nomor piro wani piro (nomor berapa, berani bayar berapa),” katanya.

Wapres Ma’ruf juga meminta seluruh pengawas pemilu untuk menindak tegas pelaku pidana pemilu seperti ujaran kebencian, politik uang dan pelanggaran lain. “Jangan ada hoaks di antara kita, jangan sampai melalukan hal-hal yang merusak, jangan mempolitisasi SARA,” tukasnya

Pelaksanaan pemilu di Indonesia, lanjut Wapres, banyak mengalami tantangan. “Namun saya berharap, hal itu jangan dikompromikan dengan proses-proses prosedural dan praktik-praktik yang mencederai pencapaian tujuan berdemokrasi,” tegasnya.

Wapes juga berharap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak menjadi sumber perpecahan dan konflik di antara masyarakat karena berbeda pilihan politik. “Pilkada jangan menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan dan membuat suasana tidak kondusif, bahkan membuat adanya persengketaan dan permusuhan di antara sesama kita,” katanya.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan pendapat dalam berpolitik bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, apalagi di ruang publik. Justru perbedaan itu harus dihormati dalam rangka menjaga keutuhan negara.

“Kita tidak boleh saling bermusuhan, kalau berbeda partai juga tidak boleh bermusuhan, berbeda capres juga begitu. Juga perbedaan pilihan bupati, gubernur juga seharusnya tidak menjadikan sumber perpecahan. Sebagai sesama bangsa, kita tetap bersaudara,” tegasnya.

Wapres Ma’ruf juga berharap seluruh lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, dapat melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan sukses di 270 daerah.

“Pemilu bukanlah tujuan dalam demokrasi, melainkan hanya sebuah proses; sedangkan tujuan hakiki dari pemilu adalah menyejahterakan rakyat dan memajukan negara,” ujar Wapres Ma’ruf.

Pilkada 2020 diselenggarakan pada 23 September secara serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Dalam Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu memetakan 24 daerah masuk dalam kategori rawan, yang terdiri atas sembilan provinsi dan 15 kabupaten-kota.

Pimpinan Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan indeks kerawanan tersebut harus dilihat sebagai upaya pencegahan terhadap konflik-konflik di daerah.

“IKP ini merupakan antisipasi agar tidak terjadi, bukan berarti kita berharap akan terjadi. Agar kalau terjadi kerawanan-kerawanan menjelang pilkada, kita sudah petakan di sini untuk diantisipasi,” kata Afif.(ERT)