Jakarta, Hotfokus.com

Rencana percepatan pembangunan infrastruktur Bidang Jalan 12 gugus pulau di Maluku diharapkan bisa menjadi bagian dari Rencana Straregis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan masuk dalam pembiayaan tahun anggaran 2021 hingga 2024.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III, DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, SE kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/12). “Kami berharap proposal Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Jalan 12 gugus Pulau di Maluku dapat diakomodir dan mendapat pembiayaan hingga 2024 sebesar Rp 6.603.642.000.000. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan konektivitas dan aksesbilitas dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat di Maluku,” paparnya.

Apalagi, kata Hehnussa, Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan daratan seluas 54,148 km atau 7,6 % berbanding luas lautan yang mencapai 658.331 km atau 92,4 % masih butuh berbagai infrastruktur untuk memacu percepatan pembangunan.

Lebih jauh ia mengatakan, selain kondisi geografis serta anggaran yang tersedia dari APBN setiap tahun sangat kecil, banyak juga permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Provinsi Maluku.

“Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain

tingginya angka kemiskinan yang hingga 2019 ini mencapai 17,69%, selanjutnya tingginya angka pengangguran  sebesar 6,91%, serta aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah yang masih rendah,” ujarnya.

“Untuk itu dalam rangka peningkatan perokonomian masyarakat dibutuhkan prasarana yang memadai dengan memacu infrastruktur pada 12 gugus pulau,” tambah kader Partai Gerindra ini.

Menurut dia, proposal terkait Rencana percepatan pembangunan infrastruktur tersebut telah diserahkan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa kemarin yang diterima oleh salah satu staf KSP, Febry Calvin Tetelepta.

Selain dengan KSP, pihaknya juga melakukan pertemuan dengan pihak BAPENAS yang diterima Deputi Sarana Prasarana (Sarpras), Fuji Nurhanafi. “Diharapkan usulan ini

akan dimasukkan dalam aplikasi Krisna Bapenas, di mana direncanakan sebagian pembiayaan akan dibiayai oleh Krisna DAK penugasan, DAK transportasi pedesaan,  (Dermaga Kecil), DAK transportasi perairan serta diusahakan lewat strategi pendanaan pembangunan. Jadi

perlu dibuka berbagai kawasan, baik pariwisata, industri, perdagangan, perikanan maupun pertanian sebagai dasar untuk mendapat sumber pembiayaan baru dari APBN,” tukasnya.

Masih menurut dia, pembangunan infrastruktur untuk aksesbilitas dan konektivitas gugus pulau ini sudah sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yakni peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau, serta peningkatan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata. “Ini juga sejalan dengan visi Gubernur dan Wagub agar Maluku terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan.” Demikian Hatta Hehanussa.(RAL)