Jakarta, Hotfokus.com

Polemik terkait rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di perusahaan BUMN sektor energi menjadi catatan negatif buat investor. Pasalnya penolakan yang terjadi dari beberapa kalangan khususnya dari Serikat Pekerja Pertamina menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya santer diberitakan bahwa Ahok akan ditempatkan di Pertamina.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai kontroversi perekrutan Ahok ini jika tidak diakhiri hanya akan merugikan BUMN saja. Sebab investor khususnya asing yang tidak tahu menahu soal konflik dan tarik ulur rencana pengangkatan Ahok ini akan menganggap bahwa BUMN sektor energi di Indonesia kental dengan persoalan serius.

Menurut Bhima, sebaiknya Ahok tidak dijadikan petinggi di BUMN baik di sektor energi ataupun sektor lainnya karena bagi sebagian pihak dirinya dinilai punya catatan negatif. Setiap konflik yang terjadi pada sebuah perusahaan tentunya akan berimbas pada sikap investor yang ingin berinvestasi disebuah perusahaan tersebut.

Alangkah baiknya, kata Bhima, penunjukan direksi BUMN khususnya di sektor energi dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel). Jika penentuan pejabat tinggi di BUMN tidak melalui mekanisme ini dan hanya sistem tunjuk saja tanpa mempertimbangkan kemampuan juga akan berdampak buruk di mata investor.

“Jadi kalau prosesnya bisa menimbulkan kontroversi ini kontra produktif dan bisa mencederai image BUMN kita di mata internasional. Mengapa harus Ahok yang dimunculkan sehingga membuat gaduh, apa tidak ada orang lain selain dia yang punya kemampuan terbukti di sektor energi?” kata Bhima di Jakarta, Kamis (21/11).

Terkait hal itu, bagi Bhima sebaiknya Menteri BUMN, Erick Tohir, mengkaji kembali rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi di BUMN energi. Dari sudut pandang ekonomi, sosok Ahok belum tentu bisa mengubah kinerja keuangan BUMN energi ke arah yang lebih baik karena kapasitas dan pengelasan Ahok yang tidak memiliki kompetensi di sektor tersebut. Dia mengakui untuk urusan birokrasi di pemerintahan Ahok cukup jago. Namun bukan berarti hal itu bisa serta Merta langsung tepat ketika diposisikan sebagai petinggi BUMN khususnya di Pertamina atau PLN.

“Kita bisa lihat contoh record pak Dwi Soetjipto (eks Dirut Pertamina) yang paham betul dengan sektor migas tapi nyatanya juga nggak bisa mengalahkan kepentingan oligarki. Lalu pak Archandra Tahar (mantan Menteri dan Wakil Menteri ESDM) yang paham di migas di luar negeri tapi mana reform yang bisa kita rasakan,” pungkas Bhima. (DIN/rif)