Jakarta, Hotfokus.com

DPD KNPI Maluku siap melakukan aksi protes secara masif dengan mengkonsolidasi kepentingan seluruh elemen pemuda di Jakarta untuk menduduki kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, terkait kebijakan Moratorium Menteri Susi Puji A stuti yang tidak berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi sumberdaya laut (perikanan) di Maluku terutama terkait dengan  penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Kami menyatakan sikap secara resmi berada pada garda paling depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Maluku untuk pengelolaan hasil sumberdaya alam di Maluku, tidak hanya perikanan, tapi juga sektor lain seperti pertambangan, hutan dll,” kata Ketua Karateker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa di Jakarta, Selasa (03/9).

Pihaknya, kata dia, juga siap mengawal kebijakan Gubernur Murad Ismail untuk kesejahteraan Maluku dalam agenda-agenda strategis Dewan Pimpinan Pusat DPP KNPI. “Intinya, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kesejahteraan, dan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi Maluku lima tahun ke depan,” tukasnya.

“Kami menyiapkan agenda konsolidasi daerah dalam merespons dinamika social, politik dan pemerintahan yang bermuara pada kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan. Tentunya, hal ini harus berkesesuaian dengan agenda, polyce (kebijakan) strategis Pemda Maluku,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail dengan tegas menunjukkan keberpihakan politik pemerintahan selaku kepala daerah dalam rangka mengimplementasikan visi Maluku sejahtera. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti dikritik karena tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah, dalam hal ini PAD terkait pengelolaan potensi sumberdaya laut (perikanan) di Maluku.

Sebagai lumbung ikan nasional, kata pria yang biasa disapa Alan ini  Maluku seharusnya mendapat dampak dari pengelolaan negara atas sumberdaya tersebut. Namun, kebijakan Moratorium Susi, justeru ibarat api yang jauh dari panggangan. Ekspektasi Maluku yang sejahtera karena memiliki potensi besar perikanan, malah tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Padahal, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9), Murad menegaskan jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. “Ratusan kontainer hasil laut Maluku itu diekspor keluar negeri namun tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah. Artinya, Maluku tidak memperoleh apapun dari hasil tangkap dan pengelolaan sumberdaya periknanan di Maluku,” ungkap prianyang biasa disapa Alan ini.

“Tidak hanya itu, hasil moratorium Menteri Susi juga tidak memiliki implikasi teradap penyerapan tenaga kerja. Murad mengaku Anak Buah Kapal (ABK) tidak ada putra Maluku,” tambah dia

Kekesalan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku,  lanjut dia, merupakan keresahan daerah, keresahan masyarakat dan juga keresahan pemuda. Sikap Gubernur Maluku merupakan upaya proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan SDA bagi Maluku.

*Maluku adalah potensi yang kaya, namun indeks pembangunan masih tertinggal, dan ini menjadi catatan kaki DPD KNPI Maluku. Kami menilai, sikap proteksi Gubernur sangat tepat dan mencerminkan pemimpin daerah yang progress terhadap kemajuan Maluku. Murad memiliki visi besar untuk membangun Indonesia dari Maluku,” paparnya.

“Artinya, Maluku harus maju dan bersanding dengan daerah lain. Maluku memiliki modal sebagai daerah maju, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia. Modal utama Maluku adalah kelimpahan sumberdaya alam, baik perikanan, pertambangan maupun hutan,” tambahnya.

Lebih jauh ia menegaskan, sikap ‘perang’ Gubernur Maluku terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ‘adil’ terhadap kesejahteraan daerah, dipastikan mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, komponen pemuda, terutama DPD KNPI Maluku. “Sekali lagi saya tegaskan, dalam merespon sikap Gubernur Maluku tersebut, kami dari DPD KNPI Maluku sebagai wadah perjuangan kepentingan masyarakat dan daerah menyatakan mendukung penuh,” pungkasnya.(ral)