Jakarta, Hotfokus.com

Forum Masyarakat Peduli BUMN PT PLN (Persero) mendukung penuh pimpinan PLN beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan kinerja manajemen pasca musibah black out agar di kemudian hari hal tersebut tidak terulang kembali.

Forum yang beranggotakan sejumlah praktisi diantaranya Sofyano Zakaria (Puskepi), Defiyan Cori (Ekonom Konstitusi), Ferdinand Hutahaean (EWI), Marwan Batubara (IRESS), Mamit Setiawan (Energy Watch), M Kholid Syeirazi (ISNU) dan Salamuddin Daeng (AEPI) yang notabene sebagai pelanggan PLN itu juga mengaku masih sangat membutuhkan PLN sebagai BUMN yang diberikan mandat oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk mengelola penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.

“Kami prihatin atas kejadian padamnya listrik pada Hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019 karena adanya musibah black out yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Kami memahami kekecewaan dan kekesalan publik atas kinerja PLN apalagi terkait kejadian tersebut yang berakibat telah tergganggu aktifitas sosial-ekonomi masyarakat di sebagian Pulau Jawa,” kata Koordinator Forum, Sofyano Zakaria di Jakarta, Kamis (08/8).

Namun, kata dia, sebagai sebuah musibah yang tak diharapkan oleh siapapun juga, maka pihaknya sangat memahami pengelolaan PLN sebagai BUMN yang mengurusi cabang produksi penting bagi orang banyak tidaklah mudah di tengah banyaknya keinginan  dan tekanan terkait kebijakan energi nasional yang tak lepas dari keinginan banyak pihak.

Di tengah musibah black out dan tekanan lingkungan (environment) yang tidak menguntungkan bagi BUMN, khususnya PLN, serta saat menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74 yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, jiwa, raga, harta benda, maka pihaknya merasa tidak perlu menggugat dan atau meminta kompensasi dalam bentuk apapun atas musibah black out yang telah terjadi.

“Kami juga meminta kepada otoritas yang terkait dengan kebijakan energi dan keberlajutan eksistensi BUMN pada umumnya dan PLN pada khususnya, yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN turut mengambil porsi tanggungjawab atas musibah black out tersebut, sebab kinerja manajemen PLN yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh kedua kementerian tersebut,” tukasnya.

Sementara Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menambahkan, sebagaimana halnya Pertamina dan Garuda Indonesia yang merupakan BUMN diantara BUMN lainnya yang menjadi harta kekayaan negara (asset) dan kebanggaan rakyat Indonesia, maka PLN harus dikelola secara hati-hati dan profesional serta terus didukung di tengah banyaknya pihak yang mempolitisasi hak monopoli yang jelas sah secara konstitusi ekonomi. “Pernyataan ini kami atas keprihatinan banyaknya pihak yang memanfaatkan musibah black out dengan meminta kompensasi yang berlebihan,” pungkasnya.(ral)