Jakarta, Hotfokus.com

Pertemuan pengurus pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) membawa kabar baik.

Menurut Nur Baitih, pengurus pusat FHK2I, sistem kerja PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tidak akan merugikan honorer K2 (kategori dua).

Selain diberikan gaji dan berbagai tunjangan setara PNS, selama honorer K2 bekerja baik sebagai PPPK maka posisinya aman.

“Yang paling menggembirakan dalam pertemuan dengan KSP kemarin (29/1), kontrak PPPK hanya sekali sampai pensiun,” kata Nur, sapaan karib Nur Baitih, Rabu (30/1).

Mengutip penjelasan pejabat KSP, Nur mencontohkan, saat guru honorer K2 melamar PPPK usianya 35 tahun. Masa pensiun guru 60 tahun, maka kontraknya sampai 25 tahun.

Namun, kinerja PPPK akan dievaluasi setiap tahun sama persis PNS. Penilaian ini rutin dilakukan untuk melihat kinerja PPPK.

Berbeda dengan PNS yang bisa dimutasi ke daerah atau instansi lain, PPPK tidak bisa. Ketika diangkat jadi PPPK di instansi A, maka sampai pensiun di situ terus.

“Inikan sangat menguntungkan honorer K2. Mereka tidak akan dipindah-pindah lagi sampai pensiun,” ucapnya.

Diketahui, pada Selasa kemarin Nur dan sejumlah pengurus Forum Honorer K2 bertandang ke Kantor Staf Presiden di kawasan Istana Kepresidenan.

Dalam tes CPNS, peserta diuji dengan SKD yang meliputi tes intelegensia umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP), dan tes wawasan kebangsaan (TWK). Dalam tes PPPK, SKD ditiadakan.

“Tes PPPK dititikberatkan pada tes kemampuan bidang dan wawancara saja. Dan wawancara itu poinnya besar,” ujar Nur Baitih mengutip pernyataan pejabat kedeputian II KSP.

Walaupun niat besar FHK2I adalah memperjuangkan honorer K2 menjadi PNS, tapi menurut Nur, untuk jangka pendek, forum memberikan ruang bagi honorer K2 ikut seleksi calon PPPK. Selain kesejahteraannya setara PNS, seleksinya juga tidak ada SKD.(ERT)