Jakarta, Hotfokus.com

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

Hal ini bertujuan agar peran BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 11 juta unit.

“Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN. Berapa likuditas yang diperlukan oleh BTN, apakah perlu menerbitkan obligasi Rp7 triliun, di mana pada akhirnya BTN bisa menambah kapasitas, minimal double dan triple,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo pada acara Rapat Kerja BTN Tahun 2019 di Jakarta, Senin (28/1).

Gatot menambahkan, untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi sehingga perseroan bisa berlari kencang karena kecepatan ini yang penting. “Zaman disrupstion ini semua serba cepat, kalau tidak cepat bisa ketinggalan,” ujarnya.

Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN jika holding terlaksana, maka ekuitas BTN akan ditingkatkan. Namun, perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi.

“Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.

Sementara itu Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pada tahun ini perseroan optimistis bisa terus memacu kinerjanya di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan politik 2019.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71.

Maryono menjelaskan untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan kompotensi.

“Hal ini untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar manajemen risiko pada proses bisnis agar meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” tegasnya.(ert)