Jakarta, Hotfokus.com

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar menegaskan bahwa pemerintah akan dinilai tidak sejalan dengan amanat hasil Judicial Review Permen 23 di Mahkamah Agung jika benar akan kembali menterahkan pengelolaan Blok Corridor kepada Conoco Phillips (COPI).

“Karena keputusan tersebut akan tidak sejalan dengan amanat hasil Judicial Review Permen 23 di MK, dimana Pertamina kembali diberikan prioritas utama untuk pengelolaan blok-blok terminasi,” kata Arie dalam keterangan resminya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Kamis.

“Keputusan diberikannya kembali blok tersebut kepada operator existing yang telah menguasai blok tersebut selama kurang lebih 50 tahun itu juga berpotensi akan merugikan Negara dan memperlemah kedaulatan Energi,” tambah Arie.

Ia mengaku sangat kecewa karena seharusnya Blok tersebut diberikan kepada Pertamina, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33. “Apalagi blok yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan ini sangat vital bagi Pertamina, utamanya untuk integrasi dengan Blok Rokan dan juga Kilang Dumai,” paparnya.

Untuk itu, FSPPB kata dia, akan meminta kepada Pemerintah untuk memberikan 100% blok yang tercatat sebagai penghasil gas terbesar di Indonesia itu kepada Pertamina setelah habis masa kontraknya dengan COPI Desember 2023 mendatang.

“Intinya kita minta mengedepankan penyerahan pengelolaan blok-blok migas terminasi kepada Pertamina sebagaimana amanat konstitusi, khususnya blok yang memberikan value lebih besar bagi Negara,” pungkasnya.

Sebelumnya ada informasi yang menyebutkan bahwa Blok Corridor yang akan terminasi pada 19 Desember 2023 itu akan tetap diserahkan kepada kontraktor eksisting saat ini, yaitu Conoco Phillips (COPI).

Menurut informasi tersebut, keputusan pemberian kembali Blok Corridor kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu akan diputuskan dalam waktu dekat. Sementara Pertamina hanya akan diberikan PI (Participating Interest) sebesar 30%.

Sekedar diketahui, kepemilikan COPI di Blok Corridor saat ini sebesar 54% dgn Produksi hingga Semester I 2018, mencapai 840 MMSCFD dan 6600 BOPD dengan angka cadangan yang masih besar.(RAL)