JAKARTA — Meski #2019GantiPresiden telah menimbulkan dinamika politik dan diskursus yang cukup panas di tengah masyarakat, namun Presiden Joko Widodo santai-santai saja. Hal itu seperti dikatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Perbincangan masyarakat melalui media sosial terkait deklarasi pergantian presiden tahun depan, dibumbui tudingan pemerintah telah melakukan pemasungan kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi.

Kepada para wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg tadi pagi, Pramono Anung membantah. Menurutnya tidak ada pemasungan kecuali tindakan tegas pemerintah lantaran saat ini belum memasuki masa kampanye Pilpres maupun Pileg.

“Enggak ada yang dipasung oleh pemerintah karena ini belum masuk masa kampanye, nanti kalau sudah mau masuk masa kampanye, tiap hari mau ngomong itu ya monggo-monggo saja kan begitu,” katanya.

Demokrasi, lanjut Pramono, memiliki koridor yang dibatasi rambu-rambu. Resikonya semua pihak patut mematuhi semua rambu. Sanksi berupa tindakan dapat diterapkan kepada pihak yang melanggar rambu.

“Jangan kemudian tidak bermain dalam koridor demokrasi, menuduh pemerintah antidemokrasi. Padahal yang dijalankan adalah sepenuhnya demokrasi,” tegas Seskab.

Pramono Anung mempersilakan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan berbau kampanye setelah tanggal 23 Septembermendatang. Sebab mulai tanggal itu waktu kampanye dimulai. (kn)