Dirut Pertamina Harus Paham Bisnis Migas, Arcandra Dinilai Tak Layak

Dirut Pertamina Harus Paham Bisnis Migas, Arcandra Dinilai Tak Layak

JAKARTA — Pemerintah hingga saat ini masih belum menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) secata definitif. Padahal, Pertamina menghadapi situasi yang sangat kompleks.

“Kami menyayangkan pemerintah cukup lama belum menunjuk Dirut Pertamina definitif. Sangat disayangkan pertamina dibiarkan tanpa nahkoda definitif,” tegas Pengamat Energi Ferdinand Hutahaean di Jakarta Rabu (22/8/2018).

Belakangan, nama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar santer disebut bakal menduduki posisi Dirut Pertamina. Namun, Ferdinand menilai Arcandra bukan sosok yang tepat.

“Hadirnya sosok Archandra yang diusulkan mengurus pertamina menurut kami tidak tepat. Arcandra bukan sosok yang paham seluk beluk dunia bisnis Pertamina,”tegasnya.

Sekarang saja dalam posisinya sebagai Wamen, Arcandra dinilai tidak mampu menunjukkan kualitasnya. “sebagaimana dulu di gembar gemborkan pihak pendukungnya, faktanya tidak seindah gambaran yang diberikan.Lagipula ini aneh, masa seorang Wamen turun pangkat jadi dirut BUMN? Ini tidak layak,” papar Ferdinand.

Selain Arcandra memang tidak memahami seluk beluk bisnis pertamina, pemerintah jangan mencoba-coba posisi Dirut Pertamina dipercayakan kepada orang yang tak punya kemampuan.

“Arcandra juga pernah didemo karyawan Pertamina bahkan ruangannya di segel oleh serikat pekerja Pertamina,” bebernya.

Bahkan, Energi Watch Indonesia (EWI), melaporkan Arcandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan penyimpangan kontraknya sebagai konsultan perorangan dengan anak usaha PT Pertamina (Persero).

EWI menyebut, kontrak yang ditandatangani Arcandra dengan PT Pertamina EP pada 21 November 2013 senilai USD 477.500 mengandung banyak kejanggalan. Kontrak itu terkait jasa Arcandra selaku konsultan ahli dan penasihat proyek Offshore Platform Poleng dan L-Parigi milik Pertamina EP.

Pengamat Energi Mamit Setiawan menilai, yang paling tepat dalam memimpin Pertamina adalah berasal dari internal Pertamina terlebih dahulu karena melalui orang internal sudah mengenal lebih dalam dan tidak ada penyesuaian kembali.

“Selain itu,dengan internal dimana calon tersebut adalah orang yang sudah mengenal core bisnis Pertamina baik di sektor hulu maupun hilir. Dirut Pertamina juga harus bersih dari yang namanya mafia migas,baik itu mafia di sektor hulu maupun hilir,”paparnya.

Jika memang Pertamina nanti dipimpin oleh orang luar,maka di harapkan orang tersebut memang sudah paham dengan dunia migas baik di sektor Hulu maupun Hilir.

“Harus berasal dari profesional migas sehingga tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dan siap dalam mengambil keputusan yang strategis mengingat sudah lebih dari 3 bulan Pertamina di pimpin oleh Plt. Orang luar inipun harus terbebas dari mafia migas,”tegas Mamit.

Bukan juga orang yang memang dititipkan oleh pihak tertentu sehingga akhirnya mengganggu kinerja Pertamina.

Sebab, Tantang terberat Pertamina adalah bagaimana mereka bisa menjalankan fungsinya sebagai BUMN PSO tetapi disisi lain juga harus mencari keuntungan sebagai Persero.

Ini yang selama ini menjadi masalah siapapun Dirutnya. Dibutuhkan stategi yang khusus terutama di sektor Hilir mengingat penugasan yang diberikan Pemerintah kepada Pertamina dalam penyaluran BBM Satu Harga, Premium yang tidak naik dan JAMALI yang kembali dibuka kerannya serta LPG 3 kg yang juga tidak naik.

“Bagaimana penugasan ini tidak menjadi beban sehingga dibutuhkan suatu kreatifitas sendiri dalam menyingkapi ini. Untuk sektor Hulu saya kira sudah cukup bagus dan ini bisa menjadi bagian dalam menutup defisit di sektor hilir,” katanya.

Mamit juga menilai, Perlu dilakukan juga efisiensi di internal Pertamina dengan mengurangi pembiayaan yang tidak perlu.

BUMN seperti Pertamina, kata dia, memang harus tidak menjadi alat politik mengingat mereka adalah aset bangsa yang harusnya bertugas untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,alangkah lebih baik jika BUMN dipimpin oleh orang yang profesional dan bukan merupakan titipan dari penguasa maupun partai politik.

“Jadi jelas kepentingannya adalah menjadikan perusahaan untung dan bisa membantu masyarakat,”pungkas Mamit. (ACB)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply