BALI — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Harapannya, pemerataan pembangunan bisa dilakukan di setiap kabupaten dan kota.

Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan hal ini saat pertemuan dengan Gubernur Bali, Kepala Perwakilan BI dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Bali, Selasa (27/3/2018).

“Ada yang menarik dari usulan yang disampaikan Gubernur Bali, yaitu adanya keinginan dana perimbangan keuangan daerah diserahkan ke provinsi dan pajak Bali juga dikembalikan ke Bali untuk pengembangan pembangunan dan menjaga pariwisata Bali,” papar Azis.

Menurut Azis, usulan gubernur itu bisa jadi bahan kajian Banggar dalam tata kelola keuangan negara, terutama saat menyusun regulasi yang terkait anggaran. Usulan gubernur itu, nilai Azis lagi, bisa diselaraskan untuk kemakmuran rakyat, dalam konteks ini adalah rakyat Bali sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga menilai pertumbuhan ekonomi di Bali, tahun ini meningkat dibanding tahun 2017, sekaligus tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Pada bagian lain, soal peredaran mata uang asing di Bali, Azis mendesak Kanwil BI Bali melakukan surveillance (pengawasan) dan investigasi bersama pemerintah daerah.

“Jadi inti poin yang harus kita underline adalah melakukan integrated economy system yang ada di Bali ini, bisa dinaikkan ke integrated system yang ada di nasional. Tentu harus ada regulasinya untuk itu,” tutup Azis.(kn)