GARUT — Untuk mencegah kerugian pada tingkat petani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah membentuk Tim Serap Gabah (Sergap). Tim selanjutnya bersinergi dengan sejumlah instansi terkait seperti Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), TNI, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

“Semua pihak kita ajak bersinergi untuk menyerap beras petani. Kita tidak boleh biarkan petani merugi, karena mereka adalah ujung tombak produksi,” tegas Amran.

Andi Amran mengungkap hal itu dalam panen raya padi di Desa Mancahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2). Panen raya meliputi areal seluas 764 hektar dari total lahan seluas 2.400 hektar di tempat itu.

Dikatakan Andi Amran, saat ini harga gabah di tingkat petani menurun tajam. “Di sini tadi kami diskusi dengan petani turun Rp700 per kilogram,” katanya.

Menurutnya pula, tren serupa terjadi di sejumlah sentra produksi, seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, di Sukabumi harga gabah mencapai Rp3.800 per kilogram.

Dalam acara panen raya, Amran didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Bupati Garut Rudy Gunawan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab Garut.

Tim Sergap ditargetkan menyerap 2,2 juta ton beras petani atau setara 4,4 juta ton gabah. Temponya hingga Juni 2018. “Ini sudah menjadi keputusan,” kata Amran. Bahkan, dia mengaku telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait.

Amran menjelaskan, ada empat skema harga pembelian gabah tersebut yang terdiri dari kualitas, harga pembelian pemerintah (HPP), fleksibilitas, dan komersiil.

“Harga di luar kualitas. Maksudnya, kadar air tinggi, Bulog tidak bisa serap. Kita langsung memasang 30 persen. Permentan sudah kami keluarkan. Kalau kadar airnya tinggi, kita langsung beli,” terangnya terkait skema kualitas.

Kalau fleksibilitas, nilainya 10 persen di atas HPP. Sedangkan komersiil, harganya tergantung hasil diskusi Bulog dengan Tim Sergap dan petani. “Jadi tidak ada celah petani dirugikan,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasdam III / Siliwangi, Brigjen TNI Yosua Pandit mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi petani untuk terus berproduksi. “Pendampingan dengan TNI terus dimaksimalkan dan dimanfaatkan,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi, baik Kementan, Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kodam III/Siliwangi. Apresiasi turut diutarakannya untuk PPL dan Bulog atas sinergi yang terbangun.

Sedangkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf menerangkan, gejolak harga pangan di Indonesia terjadi akibat masalah kelola distribusi. “Kalau didukung manajemen distribusi bagus, tidak perlu ada persoalan di tingkat end user (konsumen) terkait harga dan pasokan.

Syarkawi membandingkan dengan Jepang. Di “Negeri Matahari Terbit”, surplus beras cuma 1 juta ton yang berasal dari total produksi dikurangi jumlah konsumsi nasional. “Dan tidak ada masalah harga di konsumen, karena manajemen logistik,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan turut membenahi manajemen logistik dan rantai pasok pangan, agar tidak ada lagi gejolak harga. “Jangan ada yang ganggu beras yang dihasilkan petani kita,” pungkasnya. (kn)