JAKARTA —  Rencana Mendagri yang hendak menjadikan dua pejabat Polri sebagai Plt Gubernur adalah ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menjadi preseden bagi munculnya Dwifungsi Polri. Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI.

“Mendagri harus segera membatalkan gagasan liarnya tsb. Mendagri harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan plt gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan pilkada serentak,”ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta Senin (39/1/2018).

IPW berharap, pemerintah  bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan Dwifungsi Polri.

“Sebab upaya itu akan merusak citra Polri, membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI dimana Dwifungsi ABRI sudah diberangus kok malah muncul Dwifungsi Polri,”kata Neta.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan permintaan penempatan pejabat eselon 1 kepada instansi lain disebabkan keterbatasan personalia di Kemendagri. Pada pilkada serentak 2018 terdapat 17 provinsi yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur.

“Maka saya ambil dari instansi lain dan wagub yang tidak maju pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ujarnya dalam siaran pers.

Tjahjo menjelaskan pengangkatan plt gubernur tersebut sesuai UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Permendagri No. 1/2018 tentang Cuti di Luar Tanggung Negara Bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jika terjadi kekosongan, pemerintah pusat mengangkat pimpinan tinggi madya atau eselon 1 sampai dengan pelantikan gubernur terpilih.

Untuk kasus Jabar dan Sumut, kata Tjahjo, penempatan dua perwira tinggi Polri didasari pertimbangan kerawanan daerah. Langkah serupa pernah dilakukan ketika dirinya menunjuk Mayjen TNI (Purn) Soedarmo menjadi Pj Gubernur Aceh dan Irjen Pol. Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Neta S Pane menambahkan, Asisten Operasi Kapolri yang akan dijadikan Plt Gubernur Jabar misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia. Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar. Begitu juga Kadiv Propam yang akan menjadi Plt Gubernur Sumut, tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan.

“Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain,”imbuh Neta.

IPW berharap Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada. Seharusnya plt gubernur tetap diserahkan kepada pejabat di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

IPW berharap para birokrat sipil jangan memancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yg ikut pilkada 2018.

“keberadaan perwira polri sebagai plt gubernur akan  berdampak negatif bagi Polri itu sendiri. Terutama untuk di jabar, keberadaan perwira kepolisian senagai plt gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme polri,”papar Neta.

Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini posisi polri sngt tepat jika tetap profesional dan independen serta tetap menjadi polisi sebagai penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dalam proses pilkada, polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak dituding berpihak pada satu kelompok.

“IPW tidak menginginkan Polri dituduh bahwa keterlibatan jenderalnya sebagai plt gubernur hanya untuk memenangkan cagub dari partai tertentu. Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan masa depan Polri,”pungkas Neta. (ACB)