JAKARTA — Bukan hanya anggota DPD RI yang tidak setuju dua Pati Polri aktif mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) gubernur di dua provinsi yang tahun ini menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Demikian pun dengan Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI itu mempertanyakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan menempatkan dua perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurutnya, penunjukan itu membuka peluang kecurangan dalam pesta demokrasi. Karena itu menurutnya, rencana Mendagri patut ditolak.

Fadli juga mempertanyakan alasan Mendagri. Menurutnya jika kedua Pati dijadikan Plt dengan alasan keamanan daerah sepanjang Pilkada, maka menurutnya soal itu bukan wewenang Pelaksana Tugas Gubernur. Penegakan hukum maupun pengamanan merupakan wewenang Kepolisian. Sedangkan kewenangan Plt Gubernur hanya menjalankan pemerintahan.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua Jenderal Polisi untuk ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur di dua provinsi. Keduanya adalah Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen M Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat, dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Martuani adalah Kadiv Propam Polri.

Keduanya akan ditunjuk memimpin dua provinsi setelah masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry habis. (kn)