JAKARTA — Menyusul gempa yang berpusat di Provinsi Banten kemarin, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Hamdhani, mengusulkan agar pemerintah segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurutnya ibu kota negara harus aman dari dari berbagai ancaman dan gangguan, termasuk bencana alam seperti gempa.

Gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) di kedalaman 10 Km di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Selasa (23/1) siang, cukup terasa di Jakarta. Peristiwa itu diikuti kabar hoax yang menyebut akan terjadi gempa susulan berkekuatan 7,4 SR pada malam harinya.

Dalam rilis yang dikeluarkannya, Hamdhani bercerita, di gedung DPR RI para peserta rapat serta pegawai berhamburan ke luar ruangan begitu terasa guncangan gempa. “Semua panik, sebagian mereka langsung pulang hingga beberapa kantor tidak kembali melakukan aktivitas yang berarti, mereka ketakutan terulang gempa,” tuturnya.

Di tempat lain di Jakarta, para karyawan terutama yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit, juga berhamburan keluar. Mereka khawatir gedung runtuh. Pasalnya belum lama berselang gedung Bursa Efek Indonesia mengalami runtuh, disusul grider proyek LRT di kawasan Pulo Gadung roboh.

“Saatnya Pemerintah segera merealisasikan wacana pemindahan ibukota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/1). “Pemindahan ibukota negara kita segera putuskan. Wilayah DKI Jakarta yang padat penduduk, juga rawan bencana alam seperti gempa, dikurangi bebannya. Status ibukota negara diganti daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibukota negara jangan lagi hanya wacana.”

Dikaji 3 Presiden

Hamdhani menyebutkan, Kota Palangkaraya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai calon ibukota negara RI oleh tiga presiden berbeda, yaitu Soekarno atau Bung Karno, disusul Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo yang karib disapa Jokowi.

“Tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibukota Republik Indonesia yang baru. Keputusan ini penting agar ada kepastian, selain melakukan persiapan yang lebih matang,” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibukota Negara, Kementerian PPN/Bappenas Imron Bulkin menjelaskan beberapa pertimbangan rasional pemindahan ibukota negara, yaitu mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris.

Dalam seminar nasional bertajuk ‘Pemindahan Ibukota Negara: Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia’ di Palangkaraya belum lama ini, ahli arsitektur perkotaan Universitas Indonesia, Antony Sihombing, mengatakan bahwa posisi Palangkaraya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, rencana pemindahan ibukota negara akan mendukung program Pemerintah untuk membangun Indonesia bagian tengah dan timur.

Hasil kajian makro optimasi ruang yang dilakukannya, Palangkaraya sangat berpotensi untuk menjadi ibukota negara RI. Ia meyakini, pemindahan itu akan berdampak positif bagi masyarakat daerah. Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum Program Vokasi UI ini menandaskan, wilayah yang menjadi ibukota neagra baru akan mengalami kemajuan pesat di bidang tata kota, infrastruktur, dan ekonomi.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Saban, dalam sambutan seminar nasional yang dibacakan Walikota Palangkaraya Riban Satia, menerangkan bahwa Kalimantan Tengah sudah dan terus bersiap diri untuk melakukan langkah strategis menyongsong wacana pemindahan ibukota negara itu. Di antaranya, penyiapan lahan 300 ribu hingga 500 ribu hektar. Kawasan tersebut, kata mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, berada di wilayah segitiga emas, yakni di antara Kota Palangkaraya dan dua kabupaten, Katingan dan Gunungmas. (kn)