JAKARTA — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Direktorat Pemasaran Pertamina dikelola oleh pejabat karir.

“Kami sejatinya tidak mempersoalkan posisi jajaran direksi dari luar perusahaan. Walaupun demikian patut ditimbang ulang jika jabatan yang bakal diemban berkorelasi dengan kerja teknis operasional maka yang layak adalah pejabat karir,” tegas Noviandri, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Jakarta Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, kedudukan direktur pemasaran sangat komplek dan teknis. “Ini berkaitan dengan jaringan, distribusi dan produk-produk Pertamina,” katanya.

Pengamat kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan apabila Direktur Pemasaran Pertamina akan diganti , maka Presiden dan Menteri BUMN perlu mempertimbangkan dengan seksama bahwa penggantinya selain orang karier yang profesional juga harus paham serta menguasai benar sektor pemasaran dan distribusi.

“Direktorat pemasaran dan niaga adalah sebuah direktorat yang sangat terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Karenanya untuk memimpin direktorat ini harus orang yang terbukti pernah dan mampu bekerjasama dengan pekerja Pemasaran. Artinya , direktur pemasaran , haruslah orang yang di terima oleh akar rumput di direktorat pemasaran,” tegasnya

Sofyano menambahkan, disamping Profesionalisme , leadership, kemampuan manajerial , direktur pemasaran dan niaga Pertamina seharusnya orang karier pemasaran yang terbukti pernah melalui jenjang jenjang karier di direktorat pamasaran yang menggeluti langsung tupoksi yang ada di pemasaran dan niaga.

Untuk diketahui, selama ini yang selalu diangkat sebagai direktur pemasaran dan niaga Pertamina, adalah orang karier yang pernah duduk sebagai Senior Vice Presiden dilingkungan Direktorat Pemasaran dan atau Direktur Utama dari Anak Perusahaan Pertamina yang terkait langsung dengan Direktorat Pemasaran.

“Fungsi dan peran Direktorat lain di Pertamina tidak sekhusus direktorat pemasaran. isu atau riak kecil di Pemasaran dan Niaga Pertamina bisa berdampak terhadap jalannya distribusi bbm dan elpiji bagi negeri ini yang jika bermasalah bisa menimbulkan persoalan besar bagi Pemerintah” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Puskepi itu. (ACB)