JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkap adanya kejanggalan dalam kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor perlu dilakukan jika produksi pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Firman menunjuk pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang menyebut daerahnya mengalami surplus beras. Syahrul juga mengatakan bahwa pasokan pangan di Indonesia dalam kategori aman.

“Sulawesi Selatan mengalami over produksi, sudah surplus, bahkan Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan hari ini (surplus) 82 ribu ton, bulan Januari dan Februari sekitar 1,5 juta ton, belum di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan wilayah lainnya,” kata Firman, Senin (15/1).

Politisi Golkar itu juga menilai keputusan Menteri Perdagangan yang hanya berkoordinasi dengan pelaku dagang, merupakan sesuatu yang juga janggal. “Kenapa Menteri Perdagangan itu mengambil keputusan, dan hanya berkoordinasi dengan pelaku dagang, bukan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait. Nah ini yang tentunya menjadi pertanyaan publik,” tambahnya.

Firman menduga telah terjadi permainan pada pelaku dagang terkait beras. Sebab pada saat panen raya, harga serapan gabah di petani rendah, sementara harga beras di pasaran sangat tinggi. Bahkan mencapai Rp 10.000 ke atas untuk beras medium dan Rp 12.000 ke atas untuk beras premium.

Pada saat Indonesia mengalami lonjakan harga, negara-negara produsen besar seperti Thailand dan Vietnam justru mengalami kelebihan produksi. Negara-negara itu memiliki kecenderungan untuk menjual kelebihan produksinya dengan harga murah ke negara-negara lain seperti Indonesia. (kn)