Jakarta, hotfokus.com

DPP Serikat Pekerja (SP) PLN menyayangkan munculnya pemberitaan di media massa online nasional terkait penjelasan DPD SP PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) sehubungan dengan batalnya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah tabliq akbar di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya di Gambir, Kamis lalu.

“Penjelasan dari DPD SP PLN Disjaya tersebut merupakan penjelasan versi panitia acara yang oleh manajemen PLN Disjaya diminta untuk menulis kronologis yang disampaikan panitia. Karena sebelumnya DPD SP PLN Disjaya telah menyampaikan kegundahan pembatalan tersebut karena disinyalir dan diduga merupakan instruksi dari PLN Pusat,” kata Ketua Departemen Humas SP PLN, Parsahatan Siregar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Sabtu (30/12).

Permintaan ini, kata dia, disampaikan manajemen PLN Disjaya pada saat pengurus DPD SP PLN Disjaya dipanggil manajemen pada sore harinya setelah permasalahan pembatalan ceramah ustadz Abdul Somad viral dan menjadi perbincangan publik.

“Yang menjadi persoalan, kronologis versi panitia yang disampaikan oleh DPD SP PLN Disjaya ini diupload atau diberitakan di sebuah media online nasional oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kami humas DPP SP PLN menyatakan keberatan. Karena penjelasan versi panitia melalui DPD SP PLN Disjaya tersebut bukan untuk konsumsi dijadikan berita di media massa,” tukasnya.

“Ini harus kami sampaikan agar informasi dari SP PLN dapat sampai seperti apa adanya dan tidak diplintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya,” tambah Siregar.

Ia menambahkan, SP PLN juga sangat mendukung terselenggaranya ceramah Ustadz Abdul Somad di lingkungan pegawai PLN. “Sebab sesuai temanya sangat cocok untuk membangkitkan semangat ukhuwah dan sebagai perekat umat dalam memajukan bangsa Indonesia,” tukasnya.

Untuk itu pihaknya sangat menyesali adanya pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad yang dilakukan secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima tersebut.

“Kami menduga ini dilakukan dan diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pantas diduga sebagai upaya mendeskriditkan pemerintah, serta mengadu domba antara umat dengan umaranya,” ujarnya.

“Jadi kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI kami minta untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti itu,” pungkasnya.(RAL)