Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menyiapkan sedikitnya 587 proyek infrastruktur di 2018 untuk dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) atau sukuk negara senilai Rp22,5 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto mengatakan jumlah SBSN untuk infrastruktur tahun depan itu jumlahnya lebih tinggi dari pagu di 2017 yang hanya dialokasikan sebesar Rp 16,5 triliun.

“587 proyek infrastruktur yang akan dibiayai SBSN itu tersebar di 34 provinsi,” kata Suminto di Jakarta, Jumat (22/12).

Dia mengungkap, ada tujuh Kementerian dan Lembaga pemrakarsa proyek infrastruktur melalui SBSN, yakni Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Standarisasi Nasional. “Dari tiga Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek di 2017 menjadi tujuh di 2018,” ujarnya.

Sebagai informasi saja, penerbitan sukuk berbasis proyek infrastruktur ini sudah dimulai sejak 2013. Ketika itu, di awal penerbitan hanya sebesar Rp800 miliar alokasi anggarannya, dan hanya satu proyek infrastruktur yang dibiayai SBSN. Sementara itu secara umum penerbitan SBSN atau sukuk negara sejak diterbitkan pada 2008 sampai dengan 2017, jumlahnya telah mencapai Rp758 triliun. (SNU)