YOGYAKARTA — Dari pada terus-menerus terjadi kelangkaan dan salah sasaran, sebaiknya pemerintah mencabut subsidi Liquefied Petrolium Gas (LPG) 3 Kg.

Terkait kelangkaan, media sosial dan internet memiliki peran penting. Menurut anggota Komisi VII DPR RI Andi Jamaro Dulung, awalnya kelangkaan LPG 3 kg hanya terjadi di Aceh dan Gorontalo. Melalui media sosial kabar itu dengan cepat menyebar dan menjadi viral. Akibatnya seluruh masyarakat Indonesia panik lalu membeli gas ukuran itu sebagai persediaan, karena takut mengalami kelangkaan.

Saat berdiskusi dengan jajaran Pertamina regional Yogyakarta di Hotel Tentrem, Kamis (14/12), Andi Jamaro mengemukakan, pemberian subsidi menimbulkan perbedaan harga dengan gas yang tidak disubsidi. Di lapangan, perbedaan harga melahirkan praktik kecurangan yang menyebabkan maksud subsidi tidak mengenai sasaran.

Dia menyebut terdapat mafia yang mencuri, mengoplos, dan menumpuk gas 3 kg bersubsidi lalu menjualnya sebagai gas nonsubsidi sehingga mendapatkan keuntungan berlipat-lipat.

Jika kebijakan subsidi gas dicabut, Andi Jamaro yakin mafia pun tidak dapat melanjutkan kecurangan. “Subsidi LPG 3 kg harus dicabut dan tidak boleh ada perbedaan harga lagi dan semua membeli dengan harga yang sama,” tuturnya.

Sejauh ini subsidi pemerintah pun kerap salah sasaran, karena masih banyak warga masyarakat dengan penghasilan tinggi namun memilih menggunakan gas bersubsidi. “Selagi ada gas yang lebih murah, yang nonsubsidi gak bakal laku karena orang kaya juga beli gas murah sebab toh fungsinya sama, sama-sama untuk membakar,” papar Andi Jamaro.

Subsidi, lanjutnya, mungkin akan lebih tepat sasaran jika diberikan langsung ke masyarakat penerimanya dalam bentuk uang untuk membeli gas. Menurutnya cara pemberian subsidi seperti itu tidak akan menimbulkan kelangkaan, permainan harga, pengoplosan, dan penyelewengan lainnya. (kn)