CIREBON — Pertamina didesak segera meredam kelangkaan gas 3 kg dan meninjau ulang regulasi terkait distribusi gas subsidi 3 kg. Sebab menurut anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, saat ini masyarakat dilanda keresahan akibat kelangkaan gas 3 kg. Di banyak tempat ditemukan, untuk mendapatkan bahan bakar dapur itu masyarakat harus mengantri lama dan melelahkan.

Muhammad Nasir mengemukakan hal itu saat bersama tim kunjungan kerja DPR RI mendatangi PT Pertamina Persero RU VI Balongan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (14/12) sore. Kunjungan dihadiri perwakilan Dirjen Migas Kementerian ESDM, perwakilan SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), General Manager Pertamina MOR III dan General Manager PT Pertamina (Persero) RU VI.

“Saya menemukan sendiri fakta di lapangan ada oknum yang bisa menguasai 15 unit usaha suplai/distributor gas 3 kg di wilayah tertentu. Monopoli bisnis semacam ini tidak sehat dan bisa memicu permainan harga, kelangkaan dan sebagainya,” sergah Nasir.

Dia mendesak agar Pertamina mencegah monopoli oleh pengusaha tertentu dan menjamin ketersediaan gas yang dibutuhkan masyarakat secara konsisten.

Menjawab soal kelangkaan gas 3 kg, Ardhi Mokobombang selaku Direksi Pertamina menjelaskan bahwa Pertamina sudah menyuplai gas 3 kg di atas kuota subsidi untuk mengatasi isu kelangkaan di masyarakat.

“Masalah biasanya timbul di pengecer karena mereka dibatasi saat membeli ke suplayernya. Sehingga timbul kepanikan sesaat, ditambah cepat viral sehingga masyarakat melakukan pembelian berlebih untuk stok karena khawatir kehabisan gas 3 kg,” paparnya.

Pihaknya akan terus memastikan ketersediaan gas 3 kg dan menghimbau agar masyarakat tidak panik lalu membeli secara berlebihan langkah lainnya kedepan perlu didorong penambahan agen dan pangkalan gas sehingga terjadi pemerataan distribusi gas di masyarakat,” tutup Ardhi. (kn)