JAKARTA — Senator Lampung Andi Surya menyayangkan sikap Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Hingga saat ini, katanya, Agus tidak juga memenuhi undangan DPD RI.

Luapan perasaan itu diutarakan Andi Surya dalam rapat dengar pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, BRI, BNI, dan Bank Mandiri terkait kebijakan uang elektronik (e-money) dan rencana kebijakan redenominasi mata uang rupiah. Rapat berlangsung di ruang rapat Komite IV DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).

Andi Surya mengatakan masyarakat Indonesia masih mengalami cultural shock dengan kebijakan e-money dan redenominasi.

Rilis Bidang Pemberitaan dan media visual Sekretariat Jenderal DPD RI menyebutkan, anggota Komite IV asal Jawa Timur, Budiono, menyoroti soal penerapan e-money di sektor perbankan di berbagai daerah yang dinilai belum siap. Seperti kegagalan pemesanan tiket kereta api via KAI Akses karena prosesnya yang cukup lama.

“Saya mengalami masalah, kemarin saya beli tiket kereta api lewat KAI Akses, rentang pembayaran 1 jam, dan itu saya lakukan 10 menit pertama dan berhasil, uang dari rekening saya sudah di debet BRI, ternyata prosesnya cukup lama untuk di teruskan ke KAI, sehingga bookingan saya dibatalkan karena batas waktu bayar sudah lewat, nah ketika saya, mau naik kereta api ini tidak bisa. Nah saya bayangkan dalam 50 menit itu uang tidak diteruskan ke KAI, mohon penjelasannya kenapa bisa terjadi, semoga masyarakat luas tidak mengalami hal serupa,” ungkapnya.

Sedangkan senator asal Jambi, Daryati Uteng mempertanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah agar penggunaan uang elektronik bisa diterapkan di daerah secara merata, mengingat keterbatasan infrastruktur dan sistem yang ada di daerah.

Menjawab hal itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Riyanto mengatakan pembayaran non tunai dengan uang elektronik akan bermanfaat efisiensi kepada masyarakat, agar menciptakan less cash society. Hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, serta untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Less cash society juga mampu mengurangi tindak kejahatan termasuk pencucian uang. Dengan penggunaan transaksi non tunai, kegiatan transaksi akan tercatat pada suatu sistem, sehingga akan mengurangi risiko dari pencucian uang. Kemudian, semakin berkembangnya transaksi non tunai di Indonesia mampu mengurangi pencetakan uang kartal di Indonesia, yang akan berdampak pada penghematan biaya operasional Bank Indonesia.

Erwin juga menyampaikan uang elektronik ini diterapkan sesuai dengan program pemerintah. “Kita sinergikan dengan program pemerintah seperti bantuan sosial, akses pembayaran toll yang terintegrasi diseluruh ruas jalan toll, pembayaran pada moda transportasi seperti transjakarta,” terangnya.

Menyoroti tentang redenominasi, Erwin mengatakan persiapan yang dilakukan cukup panjang seperti melakukan survey dan sosialisasi dengan sejumlah universitas. Tambahnya, redenominasi ini belum diterapkan saat ini, karena pemerintah belum menjadikannya sebagai program prioritas. “Mungkin nanti pada tahun 2019 baru akan menjadi program prioritas untuk redenominasi ini. Kemungkinan penerapan redenominasi secara keseluruhan akan dilaksanakan di tahun 2028,” katanya.

Senada dengan Erwin, Anggota Komisioner OJK, Ahmad mengatakan redenominasi adalah penyederhanaan beberapa digit agar kegiatan kita lebih efisien, dan ini tidak akan mengurangi nilai dan daya beli, sehingga pada saat masa paralel nanti dengan uang lama atau uang baru maka akan sama nilai barangnya.

Terkait e-money, Ahmad menambahkan peningkatan jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menerima transaksi dalam bentuk non tunai, khususnya menggunakan uang elektronik sebagai media transaksi. Dengan meningkatnya jumlah uang elektronik yang beredar akan berpengaruh terhadap perubahan jumlah transaksi dari uang elektronik.

Perkembangan penggunaan uang elektronik menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima penggunaan transaksi non tunai sebagai alat bayar pada aktivitas sehari-hari. Peningkatan penggunaan transaksi non tunai mampu menciptakan less cash society, yaitu pengurangan transaksi tunai di masyarakat. (kn)