BANDUNG — Banyaknya sengketa lahan di tanah air akibat ketiadaan sertifikat menyebabkan pemerintah menjadikan sertifikasi tanah sebagai program prioritas.

“Kalau sudah pegang sertifikat tidak akan ada lagi yang tunjuk-tunjuk itu sertifikat saya. Namanya jelas dan buktinya ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan 10.000 sertifikat tanah kepada warga se-Kabupaten Bandung di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12) pagi.

Ditegaskan presiden, pemerintah akan terus meningkatkan penerbitan sertifikat setiap tahun. Di tahun 2017 pemerintah menerbitkan 5 juga sertifikat, aka meningkat menjadi 7 juta di tahun 2018. Meningkat lagi di tahun 2019 dengan target sebanyak 9 juta sertifikat.

“Kantor BPN Sabtu-Minggu, Senin sampai Jumat sampai malam-malam terus. Biar, biar kapok. Rakyat memang harus dilayani, karena kalau enggak pegang ini gimana? Isinya orang berantem, sengketa,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan bahwa hingga akhir 2017 baru 46 juta tanah yang bersertifikat dari 126 juta lahan yang ada di seluruh Indonesia. Ini berarti masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.

Menurut presiden, jumlah itu jika dalam setahun diterbitkan 500 ribu sertifikat maka butuh 160 tahun untuk membuat semua pemilik lahan memiliki sertifikat tanah.

“Saya enggak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan target tahun 2025 semua harus pegang sertifikat. Caranya gimana terserah Pak Menteri, terserah kantor BPN, rakyat harus dilayani, rakyat harus diberikan sertifikat,” tegas Presiden.

Presiden juga menyebutkan, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 1,6 juta bidang tanah namun saat ini baru 400 ribu bidang tanah yang bersertifikat. Untuk itu, ia berharap tahun 2015 semuanya bisa dirampungkan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (kn)